Pinjaman Pemprov Banten Rp4,9 Triliun Dari Pusat Dipastikan Tanpa Bunga

Pinjaman Pemprov Banten Rp4,9 Triliun Dari Pusat Dipastikan Tanpa Bunga

Serang, – Pemerintah Provinsi Banten memastikan dana pinjaman dari pemerintah pusat melalui perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp4,9 triliun skema pinjaman nol persen atau tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan.

“Teknis (pinjaman) nol persen yang penting semua programnya itu harus betul betul efektif bagaimana pemulihan ekonomi daerah untuk menunjang ekonomi nasional,”kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menghadiri paripurna pengesahan APBD Perubahan 2020 di gedung DPRD Banten, Jumat (14/8/2020).

Andika mengatakan, bantuan pusat senilai Rp4,9 triliun yang diproyeksikan untuk pemulihan ekonomi daerah itu sebesar Rp856 miliar telah dimasukan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBDP) 2020 yang telah disahkan oleh DPRD Banten. Kemudian sisanya senilai Rp4,1 triliun akan dimasukan dalam APBD Banten tahun 2021.

“Kita harus mengejar target. Kami Pemprov Banten dengan adanya alokasi anggaran tersebut untuk memenuhi target-target RPJMD,”katanya.

Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli.

Pinjaman tersebut diyakini bisa menggenjot pendapatan daerah.”Akan menstimulasi pendapatan daerah kita, sekarang kan pendapatan kita dalam kondisi COVID mengalami penurunan yang berakibat kepada program prioritas dan penghasil daerah berkurang,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Banten, telah disahkan APBD Perubahan Pemprov Banten senilai Rp10,7 triliun. Nilai ini berkurang sebesar Rp2,4 triliun dari nilai APBD murni Pemprov Banten 2020 senilai Rp13 triliun. Kekurangan tersebut lantaran terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemik COVID-19.(Anwar/Teguh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: