Pilar Banten
Ambisi Pembangunan Gubernur Dinilai Tanpa Arah

Ambisi Pembangunan Gubernur Dinilai Tanpa Arah

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Pada tahun ini, Pemprov Banten menargetkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 33 unit dengan alokasi anggaran sekitar Rp90 miliar. Pembangunan itu dilakukan guna memenuhi tuntutan system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat akses pendidikan yang terjangkau, diperlukan USB yang dekat dan terjangkau. Hal itu penting dilakukan agar tidak lagi terjadi polemik siswa yang tidak diterima masuk sekolah lantaran di luar zonasi yang telah ditetapkan.

“Tuntutan sistem zonasi ini salah satunya yakni akses keterjangkauan sekolah. Untuk itu saya targetkan setiap kecamatan mempunyai dua sekolah negeri SMA/SMK,” kata WH saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan APBN Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 di Aula Bappeda Kabupaten Tangerang, Kamis (16/01/2020).

WH menilai pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. WH mengakui perkembangan di bidang pendidikan di tahun sebelumnya agak lambat, karena banyaknya pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan yang diberikan ke Pemprov setelah ada peralihan kewenangan dari Kab/Kota.

“Masalahnya banyak. Seperti lahan dan guru yang belum terselesaikan. Namun dari sekian masalah itu, Pemprov Banten memilih untuk terlebih dulu menyelesaikan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.

Di tengah gencarnya Pemprov Banten melakukan pembangunan USB, banyak sekolah SMA/SMK yang mengalami kekosongan kepemimpinan alias tidak mempunyai Kepala Sekolah (Kepsek). Di beberapa daerah seperi Lebak misalnya, ada sekitar empat sekolah yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

“Satu Kepsek bisa merangkap jabatan di dua sampai tiga sekolah. Di tengah kekosongan itu yang seharusnya dipikirkan Gubernur adalah mengisinya, bukan justru malah membangun USB,” ujar Ketua Maha Bidik Indonesia (MBI) Ojat Sudrajat.

Jika nanti USB ini jadi, lanjut Ojat, SDM yang mengisi nanti dari mana dan siapa, sementara yang ada saja masih banyak Kepsek yang merangkap jabatan. Ini penting dipersiapkan agar pembangunan dalam dunia pendidikan yang dilakukan Pemprov Banten itu mempunyai arah yang jelas, terencana dan mesyarakat Banten mendapatkan asas manfaatnya.

Pada tahun lalu, Pemprov Banten sebenarnya sudah melakukan empat kali diklat bagi calon Kepsek. Jika ditotal dari setiap angkatan berjumlah 30 orang, maka ada kurang lebih 120 guru yang telah dinyatakan lulus mengikuti Diklat calon Kepsek. Namun dari 120 Calon Kepsek itu, sampai sekarang belum ada yang ditempatkan. “Saya sendiri tidak tahu alasannya kenapa,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Dindikbud Banten taqwim mengatakan bahwa penempatan Calon Kepsek yang sudah lulu diklat itu baru akan dilakukan pada tahun ini, itupun atas seizin pimpinan terlebih dahulu, mengingat asas kebutuhan dan urgensitas yang harus dipertimbangkan.

“Sebelum melakukan penempatan tugas ke SMA/SMK dan SKh yang membutuhkan, kita akan konsultasikan dulu. Tapi yang jelas akan kita lakukan di tahun ini, karena penganggarannya juga sudah kita alokasikan,” ujarnya. (Rey/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *