SERANG – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten Mulyadi Jayabaya angkat bicara terkait ramainya pemberitaan ES yang diduga menjadi broker dan memonopoli proyek di lingkungan Pemprov Banten.
Atas kasus tersebut, pria yang akrab disapa JB ini meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) agar segera menyelidiki dan menertibkan oknum yang kerap mengaku ‘orang dekat’ Gubernur tersebut.
“Jika Gubernur diam saja dan tidak segera mengklarifikasi siapa oknum berinisial ES itu, berarti Gubernur menyetujui tindakan oknum tersebut,” ujar JB, Selasa (16/3/2021).
Menurut JB, apa yang dilakukan oleh ES sebagaimana yang disampaikan oleh Uday Suhada, direktur eksekutif ALLIP, sangat mencoreng nama baik Gubernur Banten.
Untuk itu, tidak saja kepada ES, namun kepala OPD yang diduga ikut kongkalingkong dengan ES itu juga harus dievaluasi.
”Harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada kepala OPD yang ikut kongkalingkong dengan ES,” cetusnya.
Terpisah, salah seorang pengusaha yang biasa ikut di pekerjaan lelang di Pemprov Banten, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Sumber yang tidak mau namanya disebutkan itu juga mengaku sudah hapal soal sepak terjang ES dalam mengkondisikan sejumlah proyek-proyek besar yang ada di sejumlah OPD.
“Yang saya tahu, ES tinggalnya di Tangerang dan suka main di Dinas Perkim, Dinkes dan dinas lainnya yang bilai proyeknya besar. Dia juga yang dapat kerjaan gedung OPD senilai 100 miliaran di 2019, yang diduga kerjaannya gak selesai 100 persen,” ujar sumber kepada wartawan.
Menurut sumber, ES kerap masuk ke lingkaran Pokja ULP dan instansi yang memiliki proyek yang besar. ES bahkan diduga tidak segan-segan menggunakan kekuatan aparat penegak hukum untuk mengintervensi Pokja ULP.
“Ada juga Pokja ULP yang berkeluh kesah ke saya soal sepak terjang ES. Selain diduga berani gunakan APH, ES juga uangnya banyak sih dan berani juga kasih uang dimuka untuk mempermulus tujuannya,” lanjut sumber lagi.
Sumber pun berharap, praktek-praktek seperti itu bisa hilang di dunia usaha di Pemprov Banten. Sehingga, adanya persaingan yang sehat antar sesama pengusaha dalam mendapatkan proyek di Pemprov Banten. (Al/Red)