SERANG – Harga kedelai yang tak kunjung turun sejak enam bulan yang lalu, membuat sejumlah pengrajin tempe di Serang harus memutar otak.
Di tengah kondisi perekonomian yang sulit akibat terpaan Covid-19, serta harga kedelai yang meroket jauh, para pengrajin tempe lebih memilih tetap produksi dari pada mogok kerja.
Untuk mensiasati hal itu, para pengrajin tempe mengurangi ukuran tempe dari biasanya. Hal itu dilakukan agar mereka tetap mendapatkan keuntungan.
“Sejak adanya kenaikan harga kedelai ini, keuntungan kami hanya mencapai 50 persen dari keuntungan biasa dalam kondisi normal,” kata Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Serang, Dadan, seusai mendampingi anggota komisi II DPRD Banten kunjungan, Selasa (17/3/2021).
Diakui Dadan, akibat dari kenaikan kedelai ini dirinya hanya mampu memproduksi sebanyak 50 kg kedelai yang diolah menjadi tempe dalam seharinya. Angka itu menurun hampir 50 persen dari produksi saat harga normal.
“Kami tidak bisa menaikkan harga jual tempe, karena tidak ada konsumen yang mampu membeli kalau harganya mahal. Makanya solusinya itu tadi, menurunkan ukurannya,” jelas Dadan.
Menurut Dadan, sebagai ketua Kopti, posisi dirinya merasa semakin berat. Semangat koperasi yang dibangun dari awal adalah untuk menyejahterakan anggotanya, jadi terimbas karena menurunnya pendapatan pengrajin.
“Namun demikian, Kopti tetap berkomitmen memberikan bantuan bagi anggotanya membutuhkan,” ucapnya.
Kopti berharap kebijakan agar bulog yang menangani import kedelai dan mendistribusikan melalui Kopti kembali diterapkan. Saat ini yang terjadi pasar terlalu bebas menentukan harga dari importir.
“Fungsi pengawasan terhadap harga yang berkembang cenderung tidak terkontrol karena harga terkesan dibiarkan ditentukan oleh importir. Ketika terjadi kenaikan harga seperti ini, Kopti hanya bisa pasrah menerima harga yang ada,” tegasnya.
Dijelaskan Dadan, bahkan bisa terjadi harga di Kopti akan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan toko sebelah. Namun demikian hal ini terjadi karena Koperasi memang menyisihkan alokasi untuk kesejahteraan bersama anggota.
“Kami sudah mencoba melakukan audiensi dengan pemerintah pusat, tapi buntu. Harapannya nanti bisa diakomodir oleh Bulog,” ungkapnya. (Al/Red)