Setelah Disebut Gagap Bencana, WH Intruksikan Sejumlah Kepala OPD Tinjau Lokasi Terdampak Bencana

Setelah Disebut Gagap Bencana, WH Intruksikan Sejumlah Kepala OPD Tinjau Lokasi Terdampak Bencana

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengintruksikan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten turun ke lokasi terdampak bencana banjir di Lebak. Setelah dianggap gagap bencana, di hari kesepuluh ini WH ingin proses tanggap bencana dimaksimalkan, terutama untuk daerah yang masih terisolir.

Di lokasi terdampak, tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Al Mukhtabar berhasil membuka akses jalan menuju ke Kampung Muara, Desa Ciladauen yang sebelumnya terisolir karena jembatan penghubung yang menjadi akses satu-satunya ambruk terkena banjir yang terjadi di awal tahun lalu.
Setelah akses terbuka, tim kemudian menyalurkan logistik dan mendirikan posko Kesehatan.
Upaya Tim PUPR Pemprov Banten untuk membuka akses jalan hingga Kampung Muara Desa Ciladauen tidaklah mudah. Akses jalan yang terputus akibat amblasnya Jembatan Cinyiru berhasil dipulihkan pada Senin (06/01/2020). Selanjutnya tim PUPR berjuang hingga tiga hari, akibat volume material tanah dan besarnya batuan yang longsor, untuk membuka akses hingga Kampung Muara pada Kamis, (09/01/2020).
“Atas perintah Pak Gubernur Wahidin Halim pada hari ke-10 tanggap darurat ini, tim turun untuk memastikan penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan terbukanya akses jalan yang sempat terputus. Kita juga membawa bantuan logistik untuk masyarakat yang baru terbuka aksesnya di hari ini,” ungkap Sekda Al Muktabar.
Di Kampung Muara, Dinas Kesehatan Pemprov Banten langsung mendirikan Posko Kesehatan dan melayani kesehatan masyarakat setempat. Sekda Al Muktabar juga sempat menyeberangi sungai Ciberang untuk memantau penanganan dampat bencana serta kerusakan infrastruktur jembatan yang hanyut terbawa banjir bandang.
Rombongan tim OPD yang dipimpin Sekda Al Muktabar terdiri dari Plt Kepala Pelaksana BPBD Banten Kusmayadi, Kepala Dinas Kesehatan Ati P Hastuti, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti, Kepala BKD Komarudin, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan M Yusuf, tim PUPR, tim Perkim, dan tim Diskominfo.
Pemprov Banten sebelumnya sempat disebut gagap bencana karena dinilai tidak maksimal dalam proses penanganan evakuasi korban bencana. Jumlah pendataan korban yang simpang siur karena tidak adanya krisis center yang menjadi pusat data korban.
Ketua DPRD Banten Andra Soni memberikan catatan khusus kepada Pemprov Banten terhadap penanganan bencana di Lebak ini. Karena menurutnya, pusat data itu sangat penting untuk memudahkan proses evakuasi yang dilakukan oleh sejumlah aparat dan relawan. Selain itu juga informasi yang disebarkan oleh wartawan yang bertugas di lokasi bencana mendapatkan data yang akurat untuk kemudian disebarkan ke masyarakat luas. (Rey/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *