Selama Masa Pandemi, Ada 8 Kecamatan di Provinsi Banten yang Kondisi Pangannya Sangat Rentan

Selama Masa Pandemi, Ada 8 Kecamatan di Provinsi Banten yang Kondisi Pangannya Sangat Rentan

PILARBANTEN.COM – Dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten tidak hanya menyerang sektor perekonomian, sosial dan kesehatan, sektor ketahanan pangan juga turut bergejolak akibat dari gelombang penyebaran virus Covid-19 yang massif.

Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi Banten yang rentan terhadap kondisi pangannya atau masuk dalam prioritas 1–3.

“Delapan kecamatan tersebut tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutanya pada acara kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (21/1/2021)

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya menertibkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, Pemprov Banten juga menyalurkan cadangan beras Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 831.830 kg yang disalurkan untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan.

“Berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari – Desember 2020 sampai dengan akhir tahun 2020, ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton, sehingga Pemprov mampu memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020, namun tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi,” jelasnya.

Lebih jauh Andika mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras dengan total luas lahan sawah sebesar 204.335 Ha. Berdasarkan hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di tahun 2019 dengan produksi beras sebesar 843.000 ton.

“Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras melalui pengawasan terhadap distribusi pangan dan berbagai subsidi input produksi,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Andika, Pemprov Banten juga berupaya untuk memperpendek supply chain pangan melalui BUMD Agrobisnis yang bekerja sama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka lahan baru dengan pola tumpang sari.

“Termasuk membantu akses permodalan perbankan bagi petani,” tutupnya. (Al/Red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: