Pengangguran Tinggi, Gubernur Banten: Kurikulum SMA Tidak Sesuai Kebutuhan Industri

Pengangguran Tinggi, Gubernur Banten: Kurikulum SMA Tidak Sesuai Kebutuhan Industri

Serang, Pilarbanten.com – Tingkat penganggguran terbuka di Provinsi Banten mengalami peningkatan dua digit menjadi sebesar 10,64 persen atau sebanyak 661 ribu lebih pada periode bulan Agustus 2020. Jumlah tersebut membuat Banten menempati posisi kedua pengangguran tertinggi se Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, banyaknya industri yang tutup akibat pandemik COVID-19 menjadi penyebab pengangguran di Banten bertambah.

“Ya wajar kita daerah industri, ada 16 ribu industri dan sebagian bangkrut, PHK di Tangerang Kota aja 30 ribu udah. Tadi ada yang mau memphk lagi,” kata Wahidin saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2020).

Selain dampak dari imbas pandemik COVID-19, menurut Wahidin kurikulum yang diajarkan pada SMK dan SMA tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga keahlian di industri yang berada di tanah Banten. Mayoritas Industri di wilayahnya membutuhkan tenaga kerja kimia dan kefarmasian.

Hal tersebut yang menyebabkan lulusan SMK dan SMA menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi di Banten.

“Ya karena SMK tidak menjadi kebutuhan Kerja (industri), unskill ketidak mampuan mereka karena mereka jurusan yang tidak dibutuhkan oleh industri seperti kimia farmasi dibutuhkan sekarang,” katanya.

Oleh karenanya dalam waktu dekat, mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu akan mengumpulkan seluruh SMA sederajat untuk mengkaji kurikulum dan jurusan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan industri di Banten.

“Kemarin kan industri tidak terbuka skil tertentunya apa. Baru dapat informasi awal harus ada perubahan prodi agar pendidikan SMA disesuaikan dengan kebutuhan industri,” katanya.

Kendati demikian, Wahidin menyatakan, untuk mengatasi pengangguran di Banten bukan hanya tanggung jawab Pemprov, namun seluruh pemerintah kabupaten/kota pun harus ikut andil. Karena dia menilai, pengangguran yang ada di provinsin merupakan agregasi dari kabupaten/kota.

“Sebenarnya jadi provinsi kan gak punya pengangguran, yang punya pengangguran itu kabupaten/kota dan menjadi data sifatnya agregatif begitu masuk provinsi,” katanya.(war/red)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: