Pilar Banten
Pengangguran Di Banten Tinggi, Ini Penyebabnya

Pengangguran Di Banten Tinggi, Ini Penyebabnya

Depok – Tingginya jumlah pengangguran di Provinsi Banten beberapa tahun terakhir didominasi oleh siswa lulusan SMK yang tidak tertampung dalam dunia kerja.

Pada tahun 2021 ini, setidaknya sebanyak 35.000 lulusan SMK di Banten yang menganggur akibat tidak mempunyai skill sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, jika melihat potensi yang ada seperti jumlah industri besar yang ada di Banten ini lebih dari 25 industri dan ratusan industri menengah.

“Tapi sayangnya skill dari para siswa lulusan SMK di kita itu belum bisa dipakai oleh mereka, terlepas itu karena kurang mumpuni atau memang jenis prodinya yang sudah tidak dibutuhkan lagi,” kata WH saat memberikan pengarahan pada acara diklat calon pengawas sekolah tingkat SMA, SMK dan Skh yang dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vocasi (BBPPMPV), Bisnis dan Pariwisata Kemendikbud Ristek, Sawangan, Depok, Senin (15/11/2021).

Untuk memecah persoalan itu, lanjut WH, dirinya meminta kepada seluruh pemangku kebijakan dari mulai kepala sekolah, pengawas sampai pada Disdikbud untuk mengkaji ulang dan melakukan evaluasi terhadap prodi-prodi yang saat ini sudah dinilai tidak relevan lagi terhadap kebutuhan dunia industri.

“Persoalan ini harus terkordinasikan dengan baik antara kepala sekolah, pengawas dan dinas, serta harus segera diselesaikan agar ke depan sudah ada perubahan,” kata WH.

Dijelaskan WH, Provinsi Banten patut berbangga dengan banyaknya investor yang berdatangan mulai masuk di tengah wabah Pandemi Covid-19 yang masih melanda.

“Sampai saat ini saja sudah lebih dari Rp62 triliun nilai investasi yang masuk dan menjadikan Banten sebagai daerah tertinggi ketiga nilai investasinya,” ujarnya.

Namun sayangnya, ketika WH bertemu dengan para perusahaan itu, mereka tidak bisa menampung SDM lulusan SMK dari Banten, karena skill yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan yang ada.

Makanya selain evaluasi prodi yang ada, WH juga selalu menganggarkan untuk sektor pendidikan itu melebihi dari amanah undang-undang yang hanya 20 persen.

“Tahun ini anggaran untuk pendidikan itu sekitar Rp4,5 triliun atau 37 persen dari nilai APBD Banten,” jelasnya.

Anggaran itu selain untuk peningkatan SDM serta insentif, Bosda, juga diperuntukkan pembangunan infrastrukturnya sekolah berikut dengan sarana prasarananya.(loet)

Tinggalkan Balasan