Pemprov Serahkan Rencana Pembangunan 75 Huntap ke Pemerintah Pusat

Pemprov Serahkan Rencana Pembangunan 75 Huntap ke Pemerintah Pusat

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, jumlah rumah warga yang mengalami rusak berat di Kabupaten Lebak mencapai 1.110 unit. Sedangkan untuk rusak sedang sebanyak 230 unit dan 309 unit rumah rusak ringan. Bagi yang rusak berat, pemerintah pusat dan provinsi akan berkolaborasi membangun Hunian Tetap (Huntap).

Melihat kemampuan Dana tak Terduga (DTT), Pemprov Banten hanya mampu membantu pemembangunan 75 Huntap, sisanya akan diserahkan ke pemerintah pusat. Namun belakangan Pemprov Banten menyerahkan pembangunan itu seluruhnya ke pemerintah pusat. Pembangunan yang dibebankan kepada Pemprov hanya dua jembatan permanen di Cinyiru dan Ciberang.

“Pembangunan Huntap itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah pusat, Pemprov hanya membangun dua jembatan permanen di Cinyiru dan Ciberang. Sama halnya rumah yang rusak ringan dan rusak sedang juga akan ditangani oleh pusat. Karena pemerintah pusat mengambil peran untuk memberikan dan membangun huntap bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor di Lebak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi saat ditemui di KP3B, Kota Serang, Kamis (6/2/2020).

Kusmayadi menambahkan, pembangunan 28 jembatan milik Pemkab Lebak juga tidak menggunakan dana APBD Lebak, karena pembangunannya sudah diambil alih oleh perusahaan dan BUMN melalui dana corporate social responsibility (CSR) mereka.

“Saya kemarin koordinasi untuk menginventarisasi yang sudah (dibangun) mana saja dan mana yang belum. Ternyata 28 nya sudah diambil alih oleh Pemkab Lebak dikoordinasikan melalui CSR baik swasta maupun lewat BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” katanya.

Kusmadani memastikan, penyaluran uang tunggu bagi korban bencana banjir bandang di Lebak tidak melalui Pemprov Banten. Untuk penyaluran uang tunggu langsung dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Itu (uang tunggu) kewenangan pusat bukan kita. Dan mereka juga langsung koordinasi dengan Kabupaten Lebak. Kita hanya menangani untuk dampak bencana banji khususnya di Lebak yaitu (pembangunan) jembatan permanen Cinyiru dan Ciberang. Selebihnya ditangani oleh BNPB,” kata Kusmayadi.

Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan upaya pemulihan dan revitalisai terhadap ribuan rumah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsong di Kabupaten Lebak pada awal tahun lalu.“Perkembangannya, lokasi kita sedang coba ajukan di eilayah lahan milik PT PN,” kata Muktabar.

Saat ditanya dimana letak lahan yang akan dijadikan tempat relokasi, Muktabar mengaku, belum mengetahui secara detail. Meski begitu, lahan itu dipilih karena dinilai aman dan jauh dari lokasi bencana.

“Untuk titik koordinatnya saya juga belum tahu secara detail. Tapi itu tanah milik PT PN. Dan kalau bisadimanfaatkan untuk pembangunan relokasi mengapa tidak biar lebih aman dan tidak terjadi lagi bencana. Dan itu prinsipnya menyelurh jangka panjang,” ujar Muktabar.

Sementara itu ketika disinggung soal total penggunaan DTT, baik Kepala BPBD maupun Sekda Banten hingga saat ini masih sama-sama kompak bungkam. Di APBD 2020 DTT Provinsi Banten mencapai 45 miliar. (Rey/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *