Pilar Banten
  • May 29, 2020
  • Last Update May 29, 2020 4:32 am
  • Indonesia
Pemprov Banten Tertibkan Tenaga Kerja Honorer

Pemprov Banten Tertibkan Tenaga Kerja Honorer

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan segera melakukan penertiban bagi para tenaga kerja honorer di lingkungan Pemprov Banten. Penertiban itu dilakukan baik bagi tenaga pendidik maupun di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BKD Komarudin mengatakan penertiban tersebut atas adanya kecurigaan Pemprov terhadap tenaga kerja honorer yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kerja honorer di Banten.

“Ada penertiban, yang guru suruh kita data kemudian dilihat kualifikasinya memenuhi atau tidak dan legalitasnya, untuk penertiban. Setelah itu mau dilihat kulifikasinya sesuai atau tidak,” kata Komarudin, Serang, Kamis (16/1/2020).

Komarudin juga mengakui pihaknya sudah mengetahui adanya tenaga kerja honorer yang tidak sesuai kualifikasi, namun dirinya tidak menyebutkan data berapa yang sudah diketahui, bahkan ia mengaku saat ini sedang melakukan penataan.

“Ya ada aja yang tidak sesuai. Itu sudah dan dalam penataan sekitar 8.700. Bukan ilegal, yang terdata kita ferifikasi ulang nanti di SK-kan lagi,” ujarnya.

Jumlah tenaga kerja honorer baik sebagai tenaga pengajar ataupun yang bekerja di OPD sekitar 15.000, yang terdiri dari guru sebanyak 8,700 dan yang di OPD 6.000.

Lanjut Komarudin, yang saat ini belum memenuhi syarat kualifikasi akan diberi waktu untuk memenuhinya, namun jika tidak terpenuhi pihaknya tidak akan memberikan Surat Keputusan (SK).

“Syarat verifikasi cek langsung ke lapangan, mereka harus upload dulu dokumen KTP izajah segala macem nanti kita chek kelapangan,” imbuhnya

Sementara itu, Komarudin menegaskan Pemprov Banten tidak akan menambah dan mengurangi jumlah tenaga kerja honorer di lingkungan Pemprov Banten selama tahun 2020. “Enggak ada pengurangan atau penambahan,” tukasnya. (Rey/Al)

1 Comment

  • E Suherman , January 21, 2020 @ 2:02 am

    Menyambut baik rencana penertiban, namun tentu saja dengan tetap mengedepankan pertimbangan kemanusiaan.
    Entah salah dan dosa siapa, sampai hari ini belum jelas mengingat belum ada pihak yang melakukan kajian kenapa honorer Pemrov Banten begitu banyak.
    Jika saja konsisten semua pihak (terutama para pejabat dilingkungan Pemprov) konsisten terhadap penerapan peraturan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer sebagaimana telah lama diatur baik pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pasal 8 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia bahkan di Banten sendiri Sekda Pak Muhadi, Gubernur Rano Karno pernah mengeluarkan edaran senada tentang larangan pengangkatannya, saya kira honorer di Banten tidak akan sebanyak hari ini.
    Bagus sekali jika upaya penertiban yang akan dilakukan difokuskan pada upaya mapping terhadap kompetensi pegawai honorer untuk ditempatkan sesuai kompetensinya sehingga secara maksimal dapat didayagunakan guna kepentingan pembangunan provinsi Banten, bukan pada upaya pengurangan (pemecatan).
    Perlu diingat bahwa honorer Banten adalah tulang punggung bagi keluarganya, saat inilah mereka menambatkan pilihan bagi hidup dan kehidup keluarganya di pemprov Banten walau sebagai honorer. Selain itu harap dipahami juga bahwa honorer Banten sedikit banyak diyakini telah memiliki kontribusi positif bagi pembangunan Banten, mereka ada yang sudah bekerja, sejak Banten masih menyandang status Daerah Otonomi Baru ( tahun 2000 – 2005 red), hingga saat ini statusnya masih saja honorer. Pengabdian yang begitu lama ini, tentu juga tidaklah dianggap berlebihan jika mendapatkan apresiasi dari pemprov Banten sesuai porsinya.
    Sekali lagi saya sebagai bagian dari tenaga honorer Banten menyambut baik rencana Pemprov akan melakukan penataan pegawai honorer dilingkungan Pemprov Banten, untuk satu maksud yakni: mendayagunakan kompetensi tenaga honorer dalam mendukung percepatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Banten, termasuk honorer didalamnya sebagai bagian dari masyarakat Banten.
    Untuk itu penting kiranya memperhatikan beberapa pasal dalam UUD 45, diantaranya: Pasal 27 ayat (2) tentang hak dasar pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana di jelaskan bahwa: ” tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; dan Pasal 28 I ayat (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
    Demikian, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha yang tengah dilakukan. Aamiiin.
    Terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *