KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) siap mendorong rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Pemprov juga sudah mengajukan rencana itu ke Presiden Jokowi, namun hingga kini belum mendapat balasan. Untuk itu, WH berharap agar Presiden mencabut moratorium DOB.
“Kita masih terkendala moratorium itu. Kecuali jika pak Presiden mau membuka itu, maka kita akan langsung urus itu,” kata WH, Kamis (16/1/2020).
Menurut WH, secara anggaran Pemprov tidak mempermasalahkan dan siap mendukung penuh karena itu amanah undang-undang. Namun apa yang sudah kita lakukan dan usahakan terbatasi oleh kewenangan yang berada di atasnya.
“Kita sih harapannya pak Presiden membuka moratorium itu,” ujarnya.
DOB Kabupaten Cilangkahan ini sudah mulai digulirkan sejak Provinsi Banten pertama kali berdiri pada 2002 lalu. Dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan beberapa kali berganti nama tim pembentukannya karena mengalami kebuntuan.
Hingga terakhir terbentuklah Badan Kordinasi (Bakor) Kabupaten Cilangkahan yang dinahkodai oleh Eli Mulyadi. Eli menilai pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan ini merupakan keniscayaan karena seluruh tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 78 tahun 2009 tentang mekanisme pembentukan dan penggabungan DOB sudah dilakukan oleh Bakor, dan tinggal menunggu ketetapan dari presiden saja.
Cakupan DOB Kabupaten Cilangkahan ini meliputi 10 kecamatan yakni Bayah, Cibeber, Wanasalam, Banjarsari, Cigemblong, Cijaku, Malingping, Cihara Penggaraman dan Cilograng, dengan luas wilayah mencapai 1.488,44 km2 atau sekitar 48,89 persen luas wilayah Kabupaten Lebak. Dengan Malingping Calon Ibu Kotanya. (Rey/Al)