SERANG, PILARBANTEN.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten memprioritaskan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir di lima kabupaten/kota di Banten. Hal itu disampaikan Kepala DP3AKKB Banten, Sitti Ma’ani Nina saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (7/1/2020).
Diketahui, Pelayanan adminduk yang telah diberikan sementara kepada korban bencana banjir dan longsong untuk wilayah Tangerang Raya, disusul Kabupaten Pandeglang dan Lebak, sambil menunggu pendataan dari pihak terkait. Pelayanan adminduk sendiri langsung dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Dikatakan Nina, pelayanan adminduk masih dipriroritaskan bagi korban yang kehilangan dokumen kependudukan akibat tersapu banjir. Ia mengaku, pelayanan adminduk tersebut sudah dibuka sejak, Sabtu (4/1).
“Dari Sabtu kemarin sudah buka. Kita juga melakukan peninjauan, pendataan dan dokumen penduduk korban Bencana Banjir,” kata Nina.
Secara rinci, Nina menyebutkan, untuk Kota Tangerang, layanan adminduk diberikan kepada korban banjir dengan membagikan Kartu Keluarga (KK) 111 lembar, KTP 8 lemar, KIA 5 lembar, akte lahir 6 lembar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang ke lokasi Posko Pengungsian Desa Kemandoran I Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dengan membagikan 40 KTP el, 300 KK, 300 akte kelahiran
“Sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan hasil Koordinasi nya KTP 1, Kartu Keluarga 1, akta kematian 1,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nina mengaku, layanan adminduk kepada korban banjir untuk warga Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang masih proses pendataan. Menurutnya, hal itu sesuai arahan Gubernur Banten, Wahidin Halim agar Pemprov Banten bisa memperhatikan dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir dan segera mendapatkan penggantian.
“Proses pendataan masih akan terus berubah karena rekan di Kabupaten Kota yang terdampak Banjir melakukan terus pendataan tersebut dan dibuka Posko layanan adminduk di masing-masing kantor dinas dukcapil, Kecamatan dan Kelurahan,” ujarnya.
Selain pelayanan adminduk, Nina mengatakan, pihaknya juga membuka kegiatan trauma healing di Kabupaten Lebak. Dari 1087 warga yang ditrauma healing tersebut terdiri dari 285 KK, dengan rincian 555 adalah pria, sedangkan 532 adalah kaum wanita.
Sedangkan jika berdasarkan usia, pemberian trauma healing lanjut Nina, diberikan kepada anak-anak usia 0-11 bulan sebanyak 20 orang, usia 1-5 tahun sebanyak 124 orang, usia 6-12 tahun 151 orang. Untuk remaja usia 13-15 tahun sebanyak 67 orang, 16-19 tahun sebanyak 100 orang. Dewasa 610 orang, lansia 13 orang, ibu-ibu hamil 11 orang.
Kegiatan trauma healing dipusatkan di posko gedung serbaguna Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, dengan melibatkan DP3AKKB setempat. “Trauma healing anak korban bencana dilokasi pengungsian bersama tim pendongeng dari Jakarta dan kepala Bappeda Lebak beserta tim,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Jeremia Menrofa mengungkapkan, pihaknya menyampaikan rasa perihatain yang mendalam kepada seluruh warga yang terdampak Banjir baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Kita juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam membantu penanganan kejadian dan membantu korban yang terdampak. Ini sejak tanggal 1 Januari kita sudah keliling hingga hari ini sampai kondisi badan sudah mulai ngedrop,” kata Jeremia.
Politisi PDIP itu juga menilai, penanganan banjir harus terkelola dengan baik dari mulai penyaluaran bantuan pangan, sandang dan papan, pemulihan psikologi hingga penanganan kesehatan para korban. “Itu untuk jangka pendeknya. Kalau untuk jangka menengah menengah pemulihan lapangan kerja bagi korban yang terdampak dan perbaikan infrastruktur. Dan jangka panjang adalah program pencegahan atah minimalisasi potensi Banjir dan akibatnya kedepan,” ujarnya.
Ia juga mengaku, pihaknya akan memanggil Pemprov Banten untuk membicarakan terkait penanganan korban banjir.
“Hari ini kita rencananya mengundang Sekda, BPBD, Dinkes, Dinsos untuk melakukan korrdinasi. Itu agar penanganan tepat guna dan tidak berbelit, jemput dan bantu korban. Kemudian membahas yang jangka menengah dan yang jangka panjang tentunya dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.(Rey/Al)