Pilar Banten
  • June 6, 2020
  • Last Update Jun 6, 2020 8:09 am
  • Indonesia
KLB Covid-19, Pemprov Kembali Alokasikan Rp1,26 Triliun Untuk Social Safety Net

KLB Covid-19, Pemprov Kembali Alokasikan Rp1,26 Triliun Untuk Social Safety Net

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Pemprov Banten kembali melakukan penggeseran anggaran dalam menghadapi KLB Covid-19 sebesar Rp1,26 Triliun. Anggaran itu rencananya akan dialokasikan untuk social safety net atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan terdampak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pengalokasian itu masih dalam pembahasan bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), sehingga Rina belum mau menyebutkan peruntukannya anggaran tersebut, apakah akan digunakan untuk keperluan pembagian sembako kepada masyarakat yang rentan selama pendemi covid-19 atau ada untuk hal lain.

“Saya belum bisa mengungkapkan langkah yang akan dilakukan Pemprov Banten dalam menggunakan anggaran tersebut. Karena masih kita bahas, besaran, mekanisme dan jumlah sasarannya. Nanti pimpinan yang akan menyampaikan kalau sudah final,” ujar Rina saat dihubungi, Kamis sore (3/4/2020).

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, dirinya sudah melakukan simulasi terhadap 40 persen dari 11 juta penduduk Banten yang terkena dampak ekonomi dan mencoba menghitung berapa dana yang dibutuhkan dan menghitung juga proyek-proyek pemerintah yang kita geser atau realokasi anggarannya.

“Untuk itu, saya juga berharap perhatiannya kepada 16.730 industri baik besar, menengah, dan kecil yang ada di Provinsi Banten agar memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak, tim sudah menghitung termasuk di dalamnya BPS Banten,” jelas WH.

Sebelumnya Pemprov juga sudah melakukan penggeseran anggaran sebesar Rp107 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan APD.

“APD sangat sulit, kabupaten/kota dan provinsi sudah punya anggaran. Provinsi sudah menganggarkan dari BTT (Belanja Tak Terduga) senilai Rp 125 miliar yang ada di dua OPD (organisasi perangkat daerah) yaitu untuk pencegahan di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) dan kasus yang sifatnya kuratif oleh Dinkes. Ini semua untuk mendukung RSU (Rumah Sakit Umum) Banten,” kata Ati.

Lebih lanjut, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Banten itu juga mengungkapkan, Pemprov juga telah memberikan kemudahan kepada kabupaten/kota untuk melakukan pengadaan APD sendiri. Salah satunya menyetujui penggunaan bantuan keuangan (bankeu) untuk bisa digunakan seluruhnya dalam penanganan corona.
Meski begitu, lanjut Ati, yang menjadi permasalahan saat ini dari hari ke hari harga APD mengalami kenaikan.

“Padahal kita punya uang. Dan kelangkaan APD juga setiap hari harga naik tanpa rasional. Ini lah yang menyebabkan kami punya uang tapi sulit mendapatkannya,” ujarnya.

“Kaya di RSUD kebutuhan APD tiap harinya itu mencapai 450 APD. Tapi dari adanya bantuan dari swasta untuk satu bulan ini cukup. Tapi berikutnya kita memesan secara bertahap,” sambungnya.

Kembali disampaikan Ati, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah memberikan bantuan APD sebanyak 12.500 buah. Dan bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke kabupaten/kota melalui Dinkes masing-masing dan rumah sakit yang telah ditunjuk Pemprov Banten.

“Bantuan pusat ini kami distribusikan ke kabupaten/kota. Dilakukan dari mulai minggu lalu, karena APD ini datangnya berjenjang, pertama ada 5.000 pada 22 Maret kita langsung diditrbusikan di 23 Maret. Dan terakhir tadi malam datang lagi 7.000 APD dan pagi harinya sudah kita distribusikan ke kabupaten/kota. Dan pendistribusian juga disesuaikan dengan banyaknya kasus pasien dalam pengawasan (PDP) dan kasus positif (confirm) Covid-19 yang ditangani. Jadi tidak kita sebar merata tapi sesuai kebutuhan,” katanya.

Terkait adanya informasi tenaga medis di salah satu rumah sakit di Kabupaten Lebak yang memakai jas hujan sebagai pengganti APD, Ati menilai hal itu sudah merupakan resiko tenaga medis. “Saya selaku kepala Dinkes ingin seluruh insan kesehatan harus bekerja, tapi juga harus aman. Dan walaupun belum bisa meyediakan APD, bukan karena anggaran tapi karena kelangkaan.

Makanya ada banyak sekali kreatifvitas dari tenaga medis. Bahkan bagaimana cara melakukan atau membuat APD untuk di RS swasta dan puskesmas banyak menjahit. Tetapi untuk yang benar-benar menangani pasien PDP atau pun konfirm harus memenuhi standar,” ujarnya. (Rey/Al)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *