Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah di Banten Jangan ‘Main-main’

oleh -9 Dilihat
oleh

Serang, – Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh kepada daerah yang ada di Banten agar jangan bermain-main terhadap pengelolaan anggaran APBD di masing-masing daerah.

Sebab jika didapati ada indikasi penyalahgunaan, maka KPK tidak akan segan-segan dan akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Firli saat memberikan arahan pada kegiatan program pemberantasan korupsi terintegrasi pimpinan KPK dan Kepala daerah se-Banten 2022 yang diselenggarakan di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat, (25/2/2022).

Selain Filri, turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, serta seluruh kepala daerah dari delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Filri mengungkapkan, kedua pemimpin Provinsi Banten saat ini merupakan para tokoh politik yang sudah mumpuni. Selain itu, keduanya juga pernah bertugas di lembaga pengawasan.

Hal itu tentu menjadi sebuah poin tambah bagi Banten untuk tidak lagi ada kasus korupsi yang terjadi. Sekalipun memang tetap terjadi, itu pasti akan dilakukan penindakan secara tegas.

“Saya ini tinggal di Bekasi, yang kepala daerahnya ditangkap KPK karena dugaan korupsi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Filri, dirinya juga lahir di Sumatera Selatan, yang saat ini ada beberapa kepala daerah di sana yang juga sama sedang berurusan dengan KPK karena dugaan tindak pidana korupsi.

“Artinya, siapapun yang melakukan korupsi, pasti kan kami tindak, termasuk di Banten,” ucapnya.

Dikatakan Filri, ada empat poin persoalan bangsa yang sedang dihadapi saat ini, pertama terkait dengan bencana alam dan non alam. Kemudian narkoba, terorisme dan radikalisme serta yang terakhir adalah korupsi.

Pada tingkat daerah, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian penting kepala daerah, yakni mewujudkan tujuan negara,menjamin stabilitas politik dan keamanan,menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan usaha serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

“Kemudahan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya digitalisasi proses perizinan dan lain sebagainya,” katanya.

Selain itu, dalam mendukung program pembangunan nasional, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan apa yang sudah diprogramkan dalam pembangunan nasional.

Diantaranya seperti penekanan angka pengangguran, kemiskinan, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka genio ratio.

“Semua program penting itu bisa berjalan secara maksimal manakala tidak ada penyimpangan baik dalam proses maupun penganggarannya,” pungkasnya.(loet)