Serang, – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengklaim sudah melaksanakan tiga pendekatan pencegahan korupsi yang ditawarkan oleh KPK di Provinsi Banten.
Tiga pendekatan itu yakni pembinaan kepada seluruh ASN dan pegawai Pemprov, pencegahan serta penindakan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan.
“Untuk pembinaan kita sudah melakukan training dan diklat anti korupsi beberapa kali yang disampaikan langsung oleh KPK,” kata WH, seusai acara program pemberantasan korupsi terintegrasi pimpinan KPK dan Kepala daerah se-Banten 2022 yang diselenggarakan di aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat, (25/2/2022).
Selain melakukan pendidikan anti korupsi, lanjut WH, Pemprov Banten juga sudah melakukan kegiatan diklat calon penyuluh anti korupsi, dimana apada tahap pertama sudah ada 42 penyuluh yang selalu memberikan arahan kepada pegawai di Pemprov Banten.
“Sedangkan untuk jumlah calon penyuluh anti korupsinya sebanyak 400 orang,” ucapnya.
Diakui WH, dirinya bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sejak awal menjabat sudah berkomitmen untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Komitmen itu sampai saat ini masih terus diterapkan, dan bisa terlihat dari angka indek Monitoring Control for Prevention (MCP) Korsupgah KPK yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.
“Pada tahun 2018 sudah mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai 82,00 persen, 2020 mencapai 91,76 persen dan pada tahun 2021 mencapai 93,25 persen,” ujarnya.
Atas capaian itu, WH menambahkan, Provinsi Banten saat unu beradab pada peringkat lima besar secara nasional dalam hal pencegahan korupsi. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan sebelum lima tahun terakhir.
“Dulu kita masih di angka 30 besar, tapi sekarang sudah bisa lima besar,” katanya.
Terkait dengan isu adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Banten, WH menegaskan bahwa dirinya memastikan hal itu tidak ada.
“Tidak ada disini, tidak pernah. Kamu cari aja kalau ada,” pungkasnya.(loet)