Serang, – Gubernur Banten Wahidin Halim akhirnya mengikuti saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan penyertaan modal senilai Rp1,9 triliun ke Bank Banten. Dana segar itu akan diberikan secara bertahap mulai pada Perubahan APBD 2020 menggunakan dana kas daerah (kasda) yang mengendap di bank plat merah tersebut.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Banten Nmor 580/1135-ADPEMDA/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Surat tersebut bersifat penting perihal konversi dana kasda Provinsi Banten menjadi setoran modal Bank Banten. Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni.
Isi surat tersebut melaporkan perkembangan letter of intent (LOI) yang ditandatangani oleh Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai pihak. Rinciannya, Kejaksanaan Agung, OJK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bareskrim Polri, PT Banten Global Development (BGD), KPK serta pemegang saham minoritas
Hasilnya, OJK memerintahkan kepada Pemprov Banten agar menyehatakn Bank Banten dengan mengonversikan kasda seniali Rp1,9 triliun sebagai penyertaan modal. Ada dua opsi yang dihasilkan.
Pertama, adalah pemenuhan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 dimana Pemprov Banten melalui PT BGD memberikan penyertaan modal senilai Rp950 miliar. Dari nilai tersebut telah dipenuhi sebesar Rp614,6 miliar atau tersisa Rp335,4 miliar. Sisa kewajiban itu akan dianggarkan dalam Perubahan APBD 2020.
Kedua, kasda yang masih tersimpan di Bank Banten semula Rp1,9 triliun setelah dikurangi Rp335,4 miliar tersisa Rp1,564 triliun akan dikonversi menjadi penyertaan modal Bank Banten. Hal itu juga sesuai dengan arahan dari OJK. Ketiga, sisa kasda Rp1,564 triliun baru bisa dikonversikan sebagai tambahan penyertaan modal setelah perda penyertaan modal yang baru ditetapkan.
Selanjutnya, mekanisme peyusunan melalui beberapa tahapan membutuhkan waktu dan mekanisme ketentuan penganggaran harus mendapat persetujaun DPRD.
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni membenarkan, dirinya telah menerima surat dari gubernur perihal tindak konversi dana kasda menjadi penyertaan modal Bank Banten. Surat tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) pada Jumat (19/6). “Iya. Nanti saya bawa ke rapim hari Jumat,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (18/6).
Wakil rakyat asal Kota Tangerang itu menuturkan, sebelum dibahas dalam rapim, persoalan Bank Banten juga akan terlebih dahulu dibahas oleh Komisi III DPRD Banten pada hari ini. “di Komisi III juga ada rapay dengan pemprov terkait dengan skema penyelamatan Bank Banten,” katanya.
Disinggung soal tindak lanjut lebih jauh dari surat tersebut, Andra mengaku belum bisa memberikan keteranagn lebih lanjut. Hal itu baru bisa diketahui pasca digelar rapim. “Nanti setelah rapim saya sampaikan ke kawan-kawan (media),” ungkapnya.
Seperti ketahui, pendirian Bank Banten dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daeah ke Dalam Modal Saham Perseoran Terbatas Banten Global Development (BGD) Untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT BGD selaku induk perusahaan.
Di pasal yang sama disebutkan besaran yang diwajibkan sebanyak-banyaknya adalah Rp 950 miliar. Dalam pasal 6 dijelaskan, penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk kepentingan investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
Dalam perjalannya, Pemprov Banten telah mengucurkan kurang lebih Rp 614 miliar untuk pembentukkan Bank Banten melalui proses akuisisi Bank Pundi. Untuk memenuhi sisa kewajiban, Pemprov Banten sempat menganggarkan dalam Perubahan APBD 2018 senilai Rp175 miliar. Akan tetapi dana itu tak terserap karena Gubernur Banten Wahidin Halim membutuhkan pertimbangan hukum karena saat itu Bank Banten dalam kondisi tak sehat.
Kemudian pada APBD 2019, pemprov kembali menganggarkan penyertaan modal sebesar Rp 131 miliar. Lagi-lagi dana itu tak terserap dengan alasan yang sama. Padahal di akhir 2019, Bank Banten telah mengantongi legal opini (LO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Lantaran tak juga mendapat suntikan modal, Bank Banten berencana melakukan right issue atau penawaran umum terbatas dengan memebrikan hak memesan efek terlebih dahulu. Bank Banten berencana menerbitkan saham baru sebanyak 400 miliar lembar dengan harga Rp8 per lembarnya.
Dalam upaya tersebut, Bank Banten diproyek mendapat penguatan modal senilai Rp3,2 triliun. Seharusnya right issue sendiri dilaksanakan pada April lalu.
Sebelum right issue digelar Gubernur Banten menerbitkan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Nomor 540/Kep.144-Huk/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Khusus Banten Sebagai Tempat Penyimpanan uang Milik Pemprov Banten tertanggal 21 April. Surat itu disusul oleh Surat Edaran (SE) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 973/325-BAPENDA.03/2020 tentang Pengalihan Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tertanggal 22 April.
23 April, muncul pers rilis dari OJK Nomor 32/DHMS/OJK/IV/2020 tentang penggabungan usaha Bank Banten ke dalam Bank Jawa Barat Banten (BJB). Akan tetapi, RKUD Pemprov Banten direncanakan bakal dipindah lagi ke Banten Banten. Hal itu dilakukan sebagai langkah penyelamatan Bank Banten sebagai bank daerah milik Pemprov Banten.
Keputusan pemindahan RKUD ke Bank Banten menjadi opsi dari hasil rapat video conference (vicon) yang dilakukan oleh Pempov Banten, DPRD Banten, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Banten, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Jumat (5/6). Pemprov diberi waktu 1,5 bulan, jika tidak dikembalikan kas daerah akan hangus.(Anwar/Teguh)