Dewan Sebut Kebijakan Gubernur Banten Tangani Covid-19 Tidak Jelas

Dewan Sebut Kebijakan Gubernur Banten Tangani Covid-19 Tidak Jelas

Serang – Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai kebijakan Gubernur Banten dalam rangka percepatan penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di Banten kurang efektif.

Kritik Ketua DPD Partai Golkar Serang menyusul langkah Gubernur Banten dalam penanganan wabah Covid-19 yang diantaranya menyampaikan Keputusan Gubernur Banten terkait Bantuan Keuangan untuk delapan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020 yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.129-Huk/2020 tentang pemberian keuangan yang besifat khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi  Banten TA. 2020.

“Gubernur Banten makin tidak jelas, padahal penanganan Covid-19 sudah ada anggaranya di masing-masing daerah, kenapa Bankeu Kabupaten/Kota dialokasikan untuk itu,” terang Fahmi dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Dalam Keputusan Gubernur itu, anggaran bankeu senilai Rp 440 miliar, rincianyanya Kabupaten Serang Rp 80 miliar, Kabupaten Lebak Rp 65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 60 miliar, Kabupaten Pandeglang  Rp 55 miliar.

Lalu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing mendapat Rp 45 miliar. Sementara nilai yang diberikan tidak mengalami perubahan.

“Jika memang dikhususkan untuk penanganan Covid-19, Gubernur seharusnya mengalokasikan anggaran berdasarkan peta sebaran Covid-19 di Provinsi Banten, disana terlihat jelas mana Kabupaten/Kota yang seharusnya mendapatkan Bankeu yang lebih besar dan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah”, tandasnya.

Kondisi menghawatirkan seperti ini, kata Fahmi, Pemprov juga masih belum juga menunjukan keseriusan dan kejelasan orientasi kebijakanya, dilihat dari masukan berbagai elemen, terutama dari DPRD, belum juga digubris.

“Kebijakan Gubernur bahkan lebih kental nuansa kepentingan politiknya dibanding upaya untuk masyarakat dan membatasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas,” ujarnya.

Fahmi menganggap Pemprov tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan, pencegahan terlebih penangulangan dampak yang diakibatkan oleh mewabahnya Virus Corona.

“Sekarang memang belum terlihat nyata cara pencegahan dan penanganannya seperti apa keberlanjutanya, dari segi pencegahan pemprov masih sangat lemah,” jelasnya.

Pemprov belum memberikan petunjuk jelas, misalnya, pelaksanaan Rapid Test masih belum merata disetiap wilayah dan juga terkait apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mengalami gejala penyakit yang disebabkan Covid-19.

Fahmi juga menyingung soal dampak ekonomi yang sangat mengkhawatirkan masyarakat.

“Dampak ekonominya kan sangat besar, perusahaan banyak yang mem-PHK karyawan, UMKM sepi, buruh harian banyak yang menahan lapar karena tidak punya penghasilan, lalu apa solusi Pemprov untuk masalah seperti ini?, kan belum ada”, ujar Fahmi.

Fahmi menyarankan agar Pemprov tidak hanya menyiapkan jaringan pengamanan sosial saja, tetapi membuat kebijakan lain yang bisa menawarkan penghidupan untuk keberlangsungan hidup meraka.

Fahmi juga berharap pola penanganan Covid-19 di Banten diubah. Pemprov harus bisa meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota. Kemudian dalam penyusunan program dari mulai pencegahan, penanganan serta dampak ekonominya diatur satu arah bersama Kabupaten/Kota.

“Kalau sampai minim koordinasi, saya yakin penanganan Covid-19 akan lamban dan pasti terjadi tumpang tindih kebijakan”, katanya.(Anwar/Teguh)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: