Provinsi Banten berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000. Pembentukannya, melalui perjuangan semua lini yang dimotori para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah dan DPRD kabupaten/kota, insan pers, serta mahasiswa.
Pada 4 Oktober 2022, Provinsi Banten berusia 22 tahun. Selama itu, bencana, resesi, krisis dan pandemi datang silih berganti. Pada tahun 2019, Provinsi Banten bersama-sama masyarakat dunia, menghadapi ujian sangat berat, Pandemi Covid-19. Krisis berlanjut dengan konflik Rusia-Ukraina memicu krisis pangan dan energi, yang membawa dampak tingginya inflasi.
Namun, ditengah ujian tersebut, Banten tetap Tangguh. Banten berhasil mengendalikan Pandemi Covid-19. Banten juga mampu bertahan dari krisis global akibat konflik Rusia-Ukraina.
Bahkan, perekonomian mulai tumbuh. Kinerja perekonomian tumbuh 5,70 persen. Di atas perekonomian nasional yang mencapai 5,44 persen. Selaras dengan itu, tingkat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,58 persen. Lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,69 persen. Atas keberhasilan pengendalian inflasi tersebut, Pemprov Banten mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar 10,37 miliar.
Seiring pulihnya perekonomian, tahun 2022 pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 8,98 persen menjadi sebesar 8,53 persen pada tahun 2022. Bahkan, saat Pandemi Covid-19 melanda pengangguran terbuka mencapai 10.64 persen.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Pada September 2021 sebesar 6,50 persen. Menurun 0,34 poin pada Maret 2022 menjadi sebesar 6,16 persen. Angka ini lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9, 54 persen.
Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,72 poin atau meningkat 0,27 poin dari tahun sebelumnya. IPM tersebut merupakan kategori tinggi dan lebih baik dibandingkan IPM nasional yang mencapai 72.29 poin.
Pada infrastruktur pendidikan, Pada tahun 2022 ditargetkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 9 unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 355 unit. Selain itu, akan dikembangkan pendidikan dengan platform digital sebagai solusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan turut memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menempuh pendidikan secara transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut ditindaklanjuti penguatan pendidikan vokasi sehingga lulusannya sesuai permintaan pasar. Kebijakan pembebasan biaya pendidikan menengah akan terus kita lanjutkan karena telah terbukti menjadi sarana transformasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
Pada bidang kesehatan, selain peningkatan akses dan pelayanan kesehatan. Saat ini pemerintah provinsi banten fokus pada upaya percepatan penurunan stunting. Kolaborasi semua pihak melalui aksi konvergensi penurunan stunting telah membuahkan hasil yang nyata. Prevalensi stunting berada di angka 24,5 persen. Target prevalensi stunting pada 2024 mendatang adalah 14%. Untuk penanganan stunting, Juli 2022 lalu mendapatkan apresiasi Kemendagri atas penyelenggaraan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Di sisi lain, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan dan keadilan gender, Pemprov Banten kembali memperoleh Anugrah Parahita Ekapraya kategori utama. Banten juga terus mempertahankan tradisi menjadi provinsi layak anak, disertai keberhasilan pembinaan atas ketercapaian seluruh kabupaten/kota meraih predikat kabupaten/kota layak anak.
Visi Banten pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 adalah: “Banten yang Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“. Untuk itu, kebijakan anggaran terus diarahkan pada empat kebutuhan dasar, yaitu infrastruktur, aksebilitas pendidikan, aksebilitas kesehatan, dan pertumbuhan/pemerataan ekonomi, serta ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik. (Adv Biro Adpim Setda Prov Banten)