KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten hingga kini terus melakukan pendataan kerugian yang diakibatkan banjir dan tanah longsor yang melanda lima kabupaten/kota. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longso di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (8/1).
Hadir dalam rakor tersebut, Sekda Banten, Al Muktabar, Ketua DPRD Banten, Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati, Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar, Plt Kepala BPBD Banten, E Kusmayadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Banten, M Yanuar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, serta sejumlah anggota Komisi V DPRD Banten dan perwakilan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dan Dinas Sosial (Dinsos) Banten.
Berdasarkan data BPBD Banten, hingga hari ke delapan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda di lima kabupaten/kota di Banten meliputi 43 kecamatan dan 183 desa/kelurahan. Untuk warga yang terdampak bencana mencapai 143.859 jiwa dan 54.830 kepala keluarga (KK) dengan korban jiwa mencapai 20 orang.
Untuk rumah yang rusak berat mencapai 1.310 unit sedangkan rusak ringan sebanyak 520 unit dan 30 sekolah. Sedangkan untuk jembatan yang rusak mencapai 30 unit, 28 diantaranya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sedangkan dua merupakna milik provinsi. Infratsruktur jalan yang rusam mencapai 4 kilomter.
Berikut rincian per kabupaten/kota, yakni, Kabupaten Serang sebanyak 968 rumah terendam, empat rumah rusak ringan, enam rusak sedang dan tiga rusak berat. Sedangkan untuk warga yang terdampak mencapai 3.126 jiwa dan 1.009 KK yang berlokasi di tiga kecamatan dan 10 desa. Kabupaten Tangerang, sebanyak 15.043 rumah terendam, sedankan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 20.305 jiwa dan 15.599 KK yang tersebar di 14 kecamatan dan 32 desa.
Kota Tangerang, rumah yang terendam mencapai 33.569 unit, lima tanggul jebol. Sedangkan maysrakat yang terdampak mencapai 44.027 jiwa dan 17.263 KK yang tersebar di 13 kecamatan dan 60 kelurahan. Bahkan enam orang dinyatakan meninggal dunia. Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sebanyak tujuh unit sekolah yang terdiri dari Paud, SD, SMP dan Ponpes terendam. Untuk masyarkat yang terdampak banjir mencapai 65.001 jiwa dan 18.045 KK yang tersebar di 7 kecamatan dan 50 kelurahan. Emapt orang juga dilaporkan meninggal dunia.
Kabupaten Lebak, jumlah rumah yang terendam mencapai 1.226 unit dengan rincian 520 rusak ringan, 1.310 rusak berat, 19 unit sekolah yang terdiri dari TK, Paud SD dan SMP terendam, 30 unit jembatan rusak. Untuk masyarakat yang terdampak banjir mencapai 11.400 jiwa dan 2.914 KK yang tersebar di enam kecamatan dan 30 desa. Bahkan 10 warga diantaranya meninggal dunia.
Plt Kepala Pelaksana (BPBD) Banten, E Kusmayadi mengatakan, dari lima daerah yang terdampak banjir dana tanah longsor, Kabupaten Lebak menjadi daerah terparah dengan rincian 1.310 unit rumah rusak berat, 30 jembatan rusak dan 10 orang meninggal dunia.
“Dibandingkan dengan Tangerang rusaknya sedikit dan tidak berdampak signifikan. Dan Kabupten Serang juga sedikti yang rusaknya. Tim juga saat ini terus melakukan pendataan dan menghitung kerugian dan kerusakakan,” kata Kusmayadi saat ditemui usai rakor.
Dijelaskan Kusmayadi, berdasarkan data Pusdatin BPBD, pihkanya sudah melakukan pemetaan dampak banjir yang menggenangi 43 kecamatan dan 182 desa/kelurahan. “Untuk warga yang terdampak mencapai 143.859 jiwa dan 54.830 KK. Khusus di Lebak ada 30 jembatan yang rusak, 28 itu kewenangan kabupaten, dua lagi itu punya Pemprov Banten yaitu jembatan Muara Ciberang dan jembatan Cinyiru di Cipanas dan Lebak Gedong,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kusmayadi menilai, data rumah yang rusak dipastikan terus bertambah. Hal itu mengingat tim BPBD terus bergerak melakukan pendataan. “Kita tersu bergerak terutama di daerh-daerah yang terisolir dan sulit dijangkau kendaraan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati mengatakan, rakor tersebut dilakukan untuk melihat apa saja yang yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Banten terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor.
“Kita tahu Pak Gubernur kan sudah menetapkan status bencana sebagai bencana daerah yang meliputi Tangerang, Serang dan Lebak. Hal itu juga sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana pada pasal 8 terdapat peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata pria yang akrab disapa Cak Nawa itu.
Terkait data yang masih simpangsiur, Cak Nawa mengaku, DPRD Banten memberikan masukan agar dibuat posko data terpadu atau krisis center. Hal itu dilakukan agar data-data tidak simpangsiur.
Meski begitu, dirinya mengakui, jika data-data korban banjir hingga kini masih terus bergerak. “Misalkan terkait rumah data sementara baru 1.310. ini kita lagi terus melakukan pendataan. Dan penanganannya juga sesuai undang-undang,” jelasnya.
Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Cak Nawa mengungkapkan, hal itu akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pemrpov Banten dan kabupaten/kota melakukan pendataan dan menyiapkan stok.
“Untuk huntap sendiri dianggarakan Rp 50 juta per unit. Penyiapan stok itu apabila kalau pemerintah pusat minta data segera dan ada yang tertinggal. Kita kasih stok 75 unit rumah dan itu dari revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” katanya.
Secara umum, politisi Demokrat itu memberikan apresiasi kepada pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota yang telah tanggap dalam menangani bencana. “Kita di sini kan memastikan penanganan korban masih on the track,” ujarnya.
Sekda Banten, Al Muktabar mengatakan, dalam penanganan penanggulangan bencana banjir, Pemprov Banten mempunyai skema bantuan dana melalu dana tidak tetap TT) sebesar Rp 45 miliar dan bantuan sosial (Bansos) tak terencana senilai Rp 15 miliar. Ia mengaku, akan memaksimalkan peran seluruh OPD di Pemprov Banten.
“Kita akna berakdown, dan sekarang sedang proses mana saja yang rusak. Kan ada jembatan yang keqwengana provinsi terus ada jgua jalan. Dan itu akan kita lakukan perbaikan. Untuk kabupaten/kota ada skema bantuan keuangan yang nantinya akan difokuskan untuk membangun infrastruktur pasca bencana,” kata Muktabar.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf menilai, penangana banjir harus berjalan maksimal. Pihaknya juga mengusulkan untuk dibangun krisis center.
“Krisis center itu dibangun agar informasi tidak simpangsiur. Sehingga juga akan jadi rujukan yang bisa dipake datanya. Kalau dari yang dijelaskan itu lebih normatif. Tapi sebetulnya masih ada yang terisolir,” kata Furtasan.
Dirinya juga menyoroti terkait pendistribusin logistik bagi korban bencana. Furtasan menegaskan distribusi logistik harus tepat sasaran. “Kalau dari pengalaman saya tahun lalu itu banyak yang disalahgunakna oleh oknum untuk keperluan pribadi. Makanya distrbuisi logistik harus tepat sasaran,” ujarnya.(Rey/Al)