Wakil Ketua DPRD Banten Menjamin Nasib BUMD Agrobisnis Tidak Sama Dengan Sebelumnya

Wakil Ketua DPRD Banten Menjamin Nasib BUMD Agrobisnis Tidak Sama Dengan Sebelumnya

KOTA SERANG,PILARBANTEN.COM – Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo mengaku optimis keberadaan BUMD Agrobisnis yang baru ini tidak akan bernasib sama dengan BUMD sebelumnya yang mengalami kerugian dan menjadi beban APBD.

Hal itu terlihat dari prospek kerja serta pangsa pasar yang jelas yang akan menjadi sektor garapan perusahaan plat merah ini.

“Agrobisnis ini ketika masih dalam perencanaan, core bisnisnya jelas, yakni masyarakat petani di Banten. Berbeda dengan pembentukan BUMD sebelumnya yang tidak mempunyai core bisnis yang jelas, sehingga kini mengalami kerugian,” ujarnya, Rabu (25/12/2019).

Politisi PKS ini juga menambahkan, keberadaan BUMD Agrobisnis ini akan sangat membantu para petani di Banten, baik dalam sisi pembiayaan maupun penjualan hasil panen.

Selama ini sumber dana untuk modal para petani mayoritas dari pinjaman ke rentenir yang bunganya sangat besar dan memberatkan, belum lagi ketika mengalami gagal panen. Kondisi ini pasti sangat memberatkan para petani.

“Untuk itu, lewat BUMD ini, proses pembiayaan itu akan dibantu dengan berbagai kemudahan dan keringanan. Agar para petani kita terbebas dari jeratan utang ke rentenir,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, BUMD ini juga akan membeli hasil panen para petani dengan harga yang layak dan stabil, tidak seperti harga di tengkulak. Hasil panen itu kemudian diolah dan diproduksi sendiri, kemudian dijual ke pasaran.

“Selama ini kan hasil panen petani kita dijual ke kerawang. Di sana dikemas, kemudian dijual ke kita lagi dengan nama produk unggulan mereka. Mereka yang  punya nama, padahal bahan bakunya dari kita. Ke depan pola itu akan kita ubah. Semua tahapan sampai produksi akan kita kelola sendiri lewat BUMD ini,” katanya.

Sementara itu wakil ketua komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, keberadaan BUMD Agrobisnis ini tidak akan jauh berbeda dengan BUMD yang sebelumnya. Mengingat eksekutif lebih mendominasi dalam perencanaannya dan tidak memberikan ruang kepada legislative untuk memberikan pengawasan secara langsung.

“Jika terus begini pola pikirnya, maka setiap pembentukan BUMD saya yakin tidak akan maju dan berkembang, yang ada hanya akan membebani APBD,” ujarnya. (Rey/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: