Target RPJMD Pemprov Banten Gagal Tercapai

Target RPJMD Pemprov Banten Gagal Tercapai

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada menganggap Target RPJMD kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy yang sampai saat ini belum terealisasi dianggap gagal, terlebih WH juga mengajukan revisi RPJMD ke DPRD Banten.

Uday mengaku, sekarang sudah masuk tahun ketiga kepemimpinan mereka, tapi separuhnya saja dari apa yang mereka rencanakan dalam RPJMD itu belum tercapai.

“Misalnya mereka merencanakan pembangunan ratusan USB, sementara yang baru terealisasi angkanya masih puluhan, dan itu tidak ada tindak lanjutnya, apalagi sekarang ada masalah korona yang membuat konsentrasi APBD digeser,” katanya, Selasa (16/6/2020).

Uday mengatakan, apa yang menjadi target RPJMD dengan realisasinya saat ini masih jauh panggang dari api. Untungnya, pada saat pengajuan revisi itu, DPRD Banten menolak mentah-mentah. Di situlah fungsi kontrol DPRD.

“Sudah saatnyalah melakukan kinerjanya dengan baik. Melakukan kontrol terhadap target-target capaian dalam RPJMD provinsi Banten,” tegasnya.

Pada saat kampanye dulu, WH sering mengatakan dimana-mana kalau warga Banten sakit, cukup bawa KTP ke rumah sakit, tidak mengeluarkan biaya sepeserpun, gratis.

“Tapi nyatanya, sampe sekarang itu belum terealisasi. Saya bisa katakan itu semua Bulsyit. Program yang direncanakan WH itu cuma omdo,” katanya.

Uday melanjutkan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan itu ada pada RPJMD. Pada APBD tahun pertama, kedua dan ketiga, anggaran itu selalu mengikuti kebutuhan RPJMD. Namun di akhir tahun anggaran, yang terjadi justru Silpa.

“Kalau indikatornya begini terus kan berarti kinerjanya tidak bener. Uangnya ada, rencananya ada, tapi tidak bisa dilaksanakan. Ada persoalan mendasar yang menjadikan semua ini tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut sekretaris komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, apa yang direncanakan Gubernur dalam RPJMD-nya itu semua Miss plant atau tanpa perencanaan.

Dindikbud yang setiap tahun mendapat anggaran paling besar, tapi setiap tahun silpanya juga besar, artinya anggarannya tidak terserap. Sementara OPD lain yang mau berlari mengejar target RPJMD, dikasih anggarannya kecil-kecil.

“Banyak anggaran yang dipotong. Bahkan anggaran sebagian besar mitra komisi V dipangkas abis. Ini bagaimana mau tercapai, orang anggarannya saja dipangkas habis,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga rencana pembangunan 2.000 unit perpustakaan yang sampai saat ini belum terealisasi. Komisi V saja belum mengetahui sudah berapa banyak perpustakaan yang dibangun oleh WH.

“Karena setau saya anggarannya juga tidak pernah dipenuhi,” katanya. (Rey/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *