KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Ketua DPRD Banten menilai penanganan bencana alam di beberapa wilayah di Provinsi Banten yang terjadi di awal tahun 2020 ini buruk. BPBD Banten sebagai lending sektor pun gagap bencana terkait validitas data korban bencana.
“Yang dianggap gagap itu pertama soal data. Sampai sekarang masih simpang siur. Makanya kita usulkan harus ada krisis center,” kata Andra saat ditemui usai rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (8/1/2020).
Kedua, kata Andra, yang menjadi catatan khusus DPRD Banten yaitu terkait koordinasi baik Pemprov Banten dengan kabupaten/kota dan para relawan di lapangan yang belum optimal.
“Koordinasi antar institusi dalam pandangan saya belum (maksimal) yah. Tapi tadi yang dilaporkan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) mereka sudah koordinasi. Tapi pas kita tanya ke relawan di lapangan jawabannya belum. Sehingga ini juga menjadi catatan kordinasi belum terorganisasi dengan baik. Bahkan bantuan juga banyak yang numpuk di posko itu perlu dikoordinasikan kembali supaya bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak,” katanya.
Lebih lanjut, Andra menjelaskan, salah satu yang menjadi kegagapan pemerintah adalah tidak adanya pimpinan definitif BPBD. Diketahui, hingga kini Kepala BPBD Banten masih mengalami kekosongan.
“OPD yang memang khusus membidangi kebencanaan nggak ada kepalanya. Dan itu tanda kita gagap bencana. Sekarang kan Plt nya dari Inspektorat yah, jadi yang melaksanakan dan juga ikut mengawasi, repot juga akhirnya,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu berharap, Pemprov Banten segera memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Agar ke depan, penanganan banjir dapat lebih baik lagi.
“Dan ini terbukti kan dalam dua tahun terakhir Banten dilanda bencana. Mudah-mudahan kita nggak mengalami itu lagi. Tapi kita juga harus siap menghadapi bencana, dan itu sudah jadi kewajiban pemerintah. BPBD sudah kita kasih anggaran, dan harusnya siap menghadapi bencana,” jelasnya.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Banten, E Kusmayadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya optimal dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan membuat krisis center.
“Soal data di lapangan juga kita sudah koordinasi dengan kabupaten/kota. Bahkan kita juga ikut rapat dengan mereka. Soal krisis center kita juga sudah buka di Gedung Serba Guna (GSG) di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak,” kata Kusmayadi.
Terkait data, lanjut Kusmayadi, BPBD Banten terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. “Jadi kita juga punya data terpadu. Dari kabupaten/kota datanya diolah di Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) kita. Datanya juga bisa kita lihat langsung di website,” katanya.
Menurutnya, penanganan korban banjir dan longsor membutuhkan pendekatan kedaerahan. “Berbeda dengan tsunami, karena itu bencana lebih besar. Tapi bukan berarti (bencana) ini tidak besar tapi memang kita lakukan berdasarkan pendekatan kedaerahan. Kita ikut kabupaten/kota,” ujarnya. (Rey/Al)
