Serang, – Pemprov Banten menjadi salah satu daerah dengan tingkat kekuatan penekan atau mereduksi angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain.
Hal itu ditunjukkan dari beberapa hasil hasil survei yang dilakukan oleh BPS yang setiap tahunnya angka kemiskinan si Banten selalu berada dua digit di bawah angka standar nasional.
Hal tersebut dikatakan Sekdis Dinsos Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja pada saat menyampaikan materi pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Banten, Selasa (23/11/2021).
Budi mengklaim hal itu dikarenakan Pemprov Banten mempunyai program Jamsosratu yang sudah berjalan sekian lama, termasuk pada saat Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Program turunan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh kementrian sosial itu selain mampu menekan angka kemiskinan, juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Karena setelah diberikan bantuan Jamsosratu secara serentak, mereka juga kemudian membelanjakannya yang kemudian terjadi perputaran roda perekonomian,” jelasnya.
Dalam setiap tahunnya, lanjut Budi, setidaknya terdapat 50 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dari Jamsosratu. Setelah mendapat bantuan, mereka juga kemudian dilakukan bimbingan agar mampu hidup mandiri dan keluar dari kemiskinan.
“Kita lakukan pendampingan kepada mereka, dan itu sudah banyak yang terbantu dan keluar dari kategori KPM,” ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Dinsos mengalokasikan sekitar Rp400 miliar yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi.
“Itulah kenapa Banten masih bisa bertahan dan bisa menekan dalam penanggulangan kemiskinannya di bandingkan daerah lain, meskipun dalam kondisi sulit,” tuturnya.(loet)
