Serang, Pilarbanten.com – Pemprov Banten mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Provinsi Banten untuk bersama-sama mengoptimalkan dan membesarkan peran Bank Banten melalui berbagai skema yang bisa dilakukan. Hal itu penting dilakukan, guna memastikan kondisi likuiditas keuangan daerah kitab isa berdikari di tengah kondisi krisi global yang menghantui.
Peran itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing daerah di Bank Banten. Meskipun saat ini Sebagian besar Pemda di Banten masih menempatkan RKUD-nya di Bank BJB.
“Kita semua memang mempunyai saham di bank tersebut. Biarkan itu mengalir seperti biasanya, karena memang setiap tahunnya juga kita mendapatkan deviden dari hal itu. Namun ke depan, kita akan dorong juga seluruh Pemda yang ada untuk juga mempunyai saham di Bank Banten. Dan untuk selanjutnya secara perlahan bisa mengalihkan RKUD,” kata PJ Gubernur Banten Al Muktabar seusai kegiatan penandatanganan Pakta Integritas seluruh jajaran pengurus Bank Banten dari tingkat pusat sampai kantor cabang di aula Kejati Banten, Senin (17/10/2022).
Selain penandatangan Pakta Integritas, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Kuas Khusus (SKK) dari Kejati Banten kepada masing-masing Kejari untuk ditindaklanjuti bersama kepala kantor cabang Bank Banten. SKK itu terkait dengan kewajiban debitur kredit dan asuransi yang masih mengalami macet untuk dilakukan penagihan. Untuk kantor cabang Serang ada 6 SKK, Kabupaten Lebak 25 SKK, Kabupaten Tangerang 4 SKK, Kota Tangsel 43 SKK, Kota Tangerang 1 SKK, Kota Cilegon 38 SKK dan Kabupaten Pandegalng 2 SKK.
Dikatakan Al, semua langkah yang dilakukan pemprov terhadap pengotimalan peran Bank Banten itu yang menjadi dasar modal utama adalah semangat kebersamaan. Karena tanpa peran aktif dari bupati dan walikota, Pemprov tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, dirinya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kerja yang selama ini dilakukan.
“Sebagai langkah awal, skema yang memungkinkan adalah peran serta Kabupaten dan Kota dalam memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten. Hal itu bisa dilakukan dengan mekanisme pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) yang bisa disisipkan untuk penyertaan modal,” katanya.
Namun demikian, sebelum hal itu dilakukan masing-masing Pemda harus terlebih dahulu membuat aturan regulasinya. Sehingga apa-apa yang dilakukakan nanti dalam upaya kebersamaan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Itu harus diselaraskan terlebih dahulu,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, dirinya ingin mengajak jajaran direksi Bank Banten dari pusat sampai tingkat cabang untuk memulai semangat baru dan kepercayaan baru bahwa kita bisa menjadi BPD yang lebih baik lagi.
Untuk mencapai hal itu, Kejati Banten dengan seluruh jajaran mendorong penuh upaya untuk mengoptimalkan peran Bank Banten dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Banten. “Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang didukung penuh oleh bapak Gubernur, DPRD serta seluruh Bupati dan Walikota, saya yakin Bank Banten akan semakin maju,” tambahnya.
Dalam upaya pengoptimalan itu, lanjut Eben, pihaknya dalam beberapa minggu terakhir berhasil menyelamatkan sekitar Rp20 miliar lebih dari debitur dan asuransi yang macet, dan mudah-mudahan ke depan angka itu akan terus bertambah.
“Kami ingin membawa kebersamaan ini untuk melakukan tata kelola menajemen dengan prinsip kehati-hatian yang kita harapkan harus diperbaiki agar benar-benar Bank Banteh ini bisa menjadi yang diharapkan dan lebih maju lagi,” katanya.(loeth)