PANDEGLANG, PILARBANTEN.COM – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dinilai lemah dan lamban dalam menangani wabah Pandemi Covid-19. Mosi tidak percaya itu dilakukan sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi menyambut HUT ke-146 di depan Kantor Bupati, DPRD, dan kantor Kejaksaan Pandeglang, Rabu (1/4/2020).
Puluhan Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi itu, tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu (AMPB) yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus.
Dalam aksinya, Mahasiswa menilai selama kurun waktu kepemimpinan selama ini baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tidak menjalankan tugas fungsinya dengan baik dan tidak mampu mengantarkan masyarakat Kabupaten Pandeglang ke taraf kesejahteraan.
Dalam aksinya mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Mereka juga membawa alat peraga aksi seperti spanduk, bendera, alat pengeras suara dan perlengkapan lainnya.
Dalam orasinya, Korlap I, Mukhlas mengatakan, pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bisa menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran, karena pasalnya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada masih menempati posisi tertinggi se-Provinsi Banten.
Muklas menambahkan, selain kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Kabupaten Pandeglang, kita juga dihadapkan pada masalah belum meratanya Pendidikan, kurangnya pelayanan kesehatan dan buruknya infrastruktur. Tiga sektor yang belum merata tersebut mengakibatkan perekonomian Kabupaten Pandeglang tidak bisa berkembang dengan cepat.
Selain persoalan itu, lanjut Mukhlas, banyak juga kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat.
Akuntabilitas kinerja Legislatif, Eksekutif, Yudikatif tidak sesuai dengan Tufoksi yang tidak memiliki arah dan tolak ukur yang jelas. ASN Kabupaten Pandeglang ada ke cenderung untuk memperkaya diri, wajar jika kami berikan raport merah dan menyatakan Pemkab gagal pimpin Pandeglang selama ini,” ujarnya.
Sementara itu Korlap II Entis Soemantri menyebut, Irna-Tanto sebagai pemimpin Pandeglang yang mencanangkan maritim bisnis, wisata bisnis, dan agro bisnis hanya isapan jempol. Karena hingga saat ini, program itu tidak nampak dan hanya membuat masyarakat kecewa.
“Pemangku kebijakan telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Karena dengan berbagai alasan, diantaranya masih banyak warga yang kurang mampu belum merasakan kesejahteraan, pelayanan kesehatan belum dirasa maksimal oleh masyarakat, serta masalah sosial lainnya,” tuturnya. (Gung/Rey)
