By Serang, – Pemerintah akan menutup layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Kalau bus angkutan umum gak boleh (operasi) otomatis tutup, angkutan dalam kota boleh,” kata Kadishub Provinsi Banten Tri Murtopo, Rabu (21/4/2021).
Kendati pekerja di dunia transportasi bus itu dilarang beroperasi, disampaikan Tri, belum ada informasi dari pemerintah pusat bakal ada bantuan sosial atau konpensasi akibat pelarangan operasi untuk pengusaha dan operator bus.
Bahkan dari Pemprov Banten pun tidak akan memberikan konpensasi untuk pegiat transporatsi karena larangan operasi merupakan kebijakan pusat.
“Dari pusat sampai sekarang belum ada tapi infonya pak Dirjen (perhubungan) mau konformasi ke Kemenkeu tapi sampai sekarang informasi belum ada,” katanya.
Dikonfirmasi, Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Banten Emus Mustagfirin mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat, seharusnya ada konpensasi atau tunjangan hari raya yang diberikan pemerintah untuk pegiat transportasi.
Sebab, sudah dua tahun ini mereka terus mengalami penurunan omzet yang sangat drastis karena kebijakan larangan operasi saat mudik Lebaran.
Dia mengaku diminta untuk menyertokan data anggota pengusaha dan sopir bus se Banten oleh Organda pusat untuk mengajukan bantuan.
“Tapi saya juga pesimis dengan data segala upaya (pengajuan),” katanya.
Dia mengatakan, jika tidak ada batuan maka bagiamana nasib para opertor bus mulai dari sopir hingga kernet, sebab, jika bus tidak operasi mereka tidak akan ada pemasukan bahkan biaya untuk kebutuhan lebaran. Berdasarkan data Organda ada sekitar 1.800 orang operator AKAP se Banten.
“Pengusaha memang dirugikan tapi masih bisa bertahanlah dengan kerugiannya karena masih punya tabungan tapi operator setiap bus gimana?,” katanya.(WR).
