KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Komisi V DPRD Banten mendorong agar BPBD Banten memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) dalam tanggap bencana. Hal itu penting dilakukan agar jangan sampai Pemprov Banten kembali mendapat justifikasi gagap bencana.
Ketua Komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar mengatakan, BPBD harus mampu memanfaatkan kecepatan dan kecanggihan teknologi di jaman yang serba cepat ini, terutama untuk update yang berkenaan dengan situasi di lokasi bencana seperti lokasi terdampak, penyaluran logistik, lokasi posko hingga sampai jumlah korban perhari.
“BPBD harus siap lahir batin. Jangan sampai ada justifikasi gagap bencana lagi seperti yang kemarin dikatakan ketua dewan, berkenaan dengan sistem informasi,” kata Nizar di ruang rapat BPBD Banten, Rabu (19/2/2020).
Politisi Gerindra ini mengaku mendukung penuh apa yang direncanakan BPBD pada tahun 2020 ini, termasuk keinginan penambahan alokasi anggaran untuk buber stok yang akan kami masukkan ke dalam anggaran perubahan atau di tahun 2021 nanti.
“Intinya dewan mendukung penuh kepada BPBD, termasuk kami juga mendorong agar BPBD segera mempersiapkan rancangan anggaran untuk dibahas nanti pada bulan Maret,” ujarnya.
Kritikan juga datang dari anggota komisi V lainnya Iip Makmur. Iip menyoroti tim media dan call center BPBD yang sempat disorot Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (AA).
Menurut Iip, BPBD harus meng-upgrade dua hal ini, mengingat keberadaannya sangat penting dalam pelayanan masyarakat. “Tim media ini penting guna menyebarluaskan terkait update terkini di lokasi bencana. Begitu pula call center yang harus stanby 24 jam,” ujarnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Banten Kusmayadi mengatakan, dirinya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Komisi V ini, termasuk juga akan mengoptimalkan tim media internal BPBD.
“Tim media kita sebenarnya sudah ada. Tapi sekarang sedang kami berikan pendidikan agar lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu terkait call center, Kusma meyakinkan BPBD sudah mempunyai call center (0254) 7921283. Di ruang call center ini sudah kami siapkan delapan layar yang akan terus dipantau 24 jam oleh petugas kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemarin itu hanya Miss komunikasi saja dengan pak Wagub,” jelasnya.
Namun Kusma mengakui BPBD Banten kekurangan SDM, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sehingga BPBD pernah mendapat sorotan dari BPK dalam hal ini. “Kami sih pengennya penambahan ASN di BPBD ini. Namun karena itu kewenangan pusat, untuk mengantisipasinya kami pekerjakan TKS,” tutupnya. (Rey/Al)