KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Mulai pekan depan, DRPD Banten melarang seluruh anggotanya untuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar daerah. Untuk itu, Badan Musyawarah (Bamus) melakukan penyusunan penjadwalan ulang kegiatan dewan dalam dua pekan ke depan.
Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimiyati mengatakan, seluruh jadwal Kunker anggota DPRD Banten akan dijadwalkan ulang ini dilakukan dalam rangka mendukung keputusan Gubernur Banten terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus atau Covid-19.
“Dijadwalkan ulang. Misalkan kalau Kunker ke Jawa Barat (Jabar) kalau bisa kegiatannya di dalam daerah. Dan itu mulai berlaku minggu depan,” kata pria yang akrab disapa Cak Nawa itu usai Rapat Pimpinan (Rapim) di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa sore (17/2/2020).
Nawa menjelaskan, selain pelarangan Kunker ke luar daerah, pihaknya juga meniadakan rapat paripurna selama masa KLB yang berakhir pada 27 Merat 2020 mendatang. “Rapat paripurna ditidakan dulu. Nanti diagendakan setelah masa KLB berakhir. Intinya kita tetap mendukung KLB,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Demokrat itu menuturkan, poin selanjutnya yang disetujui dalam rapat pimpinan terkait pembahasan pergesran anggaran. Hal itu akan tetap dilakukan untuk mendukung masa KLB.
“Bentuk dukungan selanjutnya itu soal anggaran. Memang untuk masa KLB akan memakai dana tak terduga (TT). Tapi kan dari Rp 45 miliar kini tersisa Rp 13 miliar. Itu dikarenakan anggaran yang terpakai untuk penanganan banjir bandang kemarin,” katanya.
“Apalagi Dinas Kesehatan (Dinkes) selaku leading sektor penanganan corona di Banten sudah mengajukan alokasi Rp 9 miliar untuk masa KLB. Dan itu dipastikan tidak akan cukup. Makanya untuk pembahasan anggaran yang merupakan salah satu fungsi DPRD kita tetap akan membahas itu,” sambungnya.
Saat ditanya untuk apa saja dana Rp 9 miliar, Cak Nawa mengaku, dari laporan yang diterima DPRD Banten dana tersebut untuk sosialisasi mitigas corona, pemberian insentif untuk tenaga medis, pembelian alat-alat medis dan pembangunan ruang isolasi baru.
“Khusus untuk ruang isolasi kan masih kurang. Makanya kemungkinan akan ditambah. Lalu untuk pembelian alat kesehatan, kan bajunya juga khusus itu harganya nggak murah lagi dan itu sekali pakai,” ujarnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo membenarkan untuk mendukung masa KLB, DPRD Banten melarang kunker anggota ke luar daerah. “Jadi nanti kegiatan-kegiatn ke luar daerah ditiadakan dulu. Kegiatan akan difokuskan di dalam (daerah),” katanya.
Saat ditanya terkait agenda pertemuan dengan mitra kerja, Budi mengaku, hal itu tetap akan dilakukan.
“Itu tetap kita lakukan. Apalagi kan diperkirakan akan ada pergesaran anggaran untuk penanganan KLB corona di Banten. Dana TT dari Rp 45 miliar kan tinggal Rp 13 miliar. Ditambah Dinkes juga sudah minta Rp 9 miliar otomatis tinggal Rp 4 miliar. Dan kemungkinan kurang,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS itu mengungkapkan, DPRD Banten juga akan mengikuti protokol pencegahan penyebaran corona. Salah satunya dengan menyediakan sabun cuci tangan dan pemindai suhu tubuh.
“Jadi untuk pegawai di DPRD Banten sebalum masuk harus cuci tangan, lalu nanti ada petugas untuk memindai suhu tubuh. Kalau ada yang flu kita siapkan masker. Dan nanti aksesk masuk lewat satu pintu,” katanya. (Rey/Al)