Jelang Akhir Jabatan, APBD 2022 Dinilai Rentan Jadi Bancakan

oleh -5 Dilihat
oleh

Serang, – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Komunitas Soedirman (KMS) 30 Cabang Serang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (14/10/2021).

Dalam aksi itu mereka menyoroti terkait penggunaan anggaran APBD Pemprov Banten tahun 2022 yang rentan dijadikan bancakan oleh para pejabat tinggi, terlebih tahun 2022 merupakan masa akhir jabatan pasangan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy.

Ketua Kumala Serang Misbah mengatakan, harapan kita bersama menginginkan APBD tahun 2022 itu pertama untuk memperbaiki sektor ekonomi.

“Lalu kemudian memperbaiki infrastruktur, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan lalu kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, untuk membangun sarana prasarana tingkat kesehatan dan pendidikan. Karena berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan, Misbah mengaku para guru tingkat SMA tidak mendapatkan bantuan kuota internet dari Pemprov Banten selama pembelajaran daring yang dilakukannya.

“Ada juga bantuan dari pusat dan Kabupaten/Kota. Tapi kalau dari Provinsi tidak ada. Ini kan ironi,” pungkasnya.

Selanjutnya, terkait dengan pembangunan USB yang menjadi salah satu target RPJMD Gubernur yang sampai sekarang masih jauh panggang dari api.

“Padahal ini ada irisan langsung dengan visi misi mereka,” katanya.

Atas hal itu, lanjutnya, dirinya meminta kepada DPRD Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan jeli lagi terhadap persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemprov Banten, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Jangan sampai sikap dewan juga sama lemahnya dengan eksekutif. Kalau mereka semua sudah bersekongkol, maka sudah tidak ada lagi yang bisa mengawasi kinerja Pemprov kecuali masyarakat langsung,” jelasnya.

Oleh karena itu, dikatakan Misbah, anggaran tahun 2022 ini sangat berpotensi dijadikan sebagai lahan bancakan bagi para pejabat di lingkungan Pemprov Banten dan juga di DPRD.

“Kita belajar dari tahun sebelumnya tahun 2021 tingkat korupsi masih masif kemudian soal pengangguran bertambah, soal kemiskinan juga bertambah. Soal peningkatan pendidikan juga sangat berkurang ditambah dengan yang namanya perbaikan soal sekolah ternyata lahannya juga di korupsi,” jelasnya.

Diakui Misbah membangun sport center di tengah Pandemi Covid-19 itu sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Tidak ada urgensi dan keunggulan apapun dari pembangunan itu, manakala masyarakat sekitarnya masih kelaparan.

“Seharusnya Pemprov lebih peka terhadap hal itu, dari pada pembangunan yang menelan anggaran yang cukup besar itu,” tutupnya.(loet)