Banten Masuk 9 Besar Provinsi Dengan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

oleh -137 Dilihat
oleh

Serang, – Provinsi Banten menjadi urutan kesembilan dari 34 Provinsi dengan angka kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah kasus sebanyak 339.000 pada tahun 2020 kemarin.

Ketua Komnas LPA Arist Merdeka Sirait, Kamis (16/9/2021) mengatakan, angka itu sangat tinggi sekali dan dirinya yakin angka yang belum terkonfirmasi akan lebih banyak lagi dari yang sudah terkonfirmasi.

“Belum jumlah kasus kejahatan seksual yang diajak damai. Masih banyak kan yang di kampung-kampung kasus kejahatan seksual ditoleransi saja karena dianggap aib keluarga. Sehingga itu lolos,” katanya.

Baca Juga:  Ketua Pembina Posyandu Provinsi Banten Tine Al Muktabar Kukuhkan Ketua Pembina Posyandu Kabupaten/Kota

Arist mengaku prihatin dengan kondisi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Banten, khususnya di wilayah Lebak yang beberapa waktu lalu terjadi.

“Kami mendengar kasus yang begitu menyakitkan di Lebak seperti membunuh anak dengan cara memasukkannya ke dalam sumur, serta ada lagi pembunuhan kepada anak karena dianggap nakal,” katanya.

Untuk itu, lanjut Arist, dirinya menginginkan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak ini benar-benar berkeadilan bagi korban.

“Kejahatan seksual belum bisa ditempatkan pada kasus ekstra ordinary craim, padahal UU nomor 17 tahun 2016 itu para penegak hukum harus menerapkan hukuman itu, bukan UU pidana yang lain. Karena ia masuk ke perkara lekspesialis, setara dengan narkoba, korupsi dan terorisme,” jelasnya.

Baca Juga:  Tuntut Keadilan, Warga Bayah Demo Pabrik Semen Merah Putih

Oleh sebab itu, lanjutnya, betapa pentingnya gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan komunitas. Itu penting. Karena selama ini komunitas itu tidak mau ikut campur.

“Mereka menganggapnya hal itu menjadi tanggungjawab keluarga, namun keluarga bersikap seperti itu seperti yang terjadi di Lebak,” ucapnya.

Diakui Arist, saat ini tidak ada data yang disembunyikan, semuanya sudah terbuka dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dari mulai Gubernur beserta jajarannya, kemudian DPRD juga jangan diam termasuk alim ulama juga.

Baca Juga:  Pj Gubernur Al Muktabar Hadiri Istighosah Akbar di Masjid Agung Banten Lama

“Kita jangan melihat apa yang terjadi pada anak-anak itu menjadi persoalan mereka, tetapi itu justru persoalan diri kita sebagai orang tua. Karena kadang anak-anak itu membawa solusi bagi orang tuanya, namun jarang kita anggap,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap hendaknya LPA Banten bisa menjadi Mitra strategis pemerintah dan penegak hukum, karena penegakkan hukum terhadap anak di banten ini masih sangat lemah.(loet)