TANGERANG, PILARBANTEN.COM – Penyerahan Buku Tabungan Sekolah Gratis Bank Banten oleh Gubernur Banten Andra Soni kepada siswa sekolah swasta menandai pelaksanaan atau berjalannya Program Sekolah Gratis Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025. Program Sekolah Gratis Provinsi Banten diluncurkan Andra Soni pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 lalu.
Penyerahan buku tabungan dilakukan pada Penutupan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026 di SMA Nusantara Plus, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Jumat (18/7/2025). Kegiatan serupa dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah oleh jajaran Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten A. Dimyati hadir di PGRI 3 Kota Serang, sementara Sekretaris Daerah Deden Apriandhi menghadiri kegiatan di SMA Bismillah, Padarincang, Kabupaten Serang.
Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan gratis. Ia menegaskan bahwa tahun ajaran 2025/2026 menjadi momen penting untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Banten dapat mengakses pendidikan menengah tanpa terkendala biaya.
“Program ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang setara,” kata Andra Soni.
Andra Soni juga menyampaikan pesan khusus kepada para siswa yang tergabung dalam program sekolah gratis untuk fokus dalam belajar. Karena tidak lagi merasa terbebani dengan urusan biaya sekolah.
“Saya punya keyakinan bahwa anak-anak Banten punya masa depan. Hari ini, anak-anak tidak perlu lagi khawatir setiap bulan diingatkan oleh yayasan atau kepala sekolah soal bayaran. Biarlah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas kalian adalah belajar semaksimal mungkin,” ujarnya.
Program Sekolah Gratis diluncurkan oleh Andra Soni pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Program ini menyasar siswa-siswi SMA/SMK/MA/SKh swasta di seluruh Provinsi Banten, khususnya bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Tujuannya adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan karena alasan biaya.
Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sebanyak 811 hingga 814 sekolah swasta telah bergabung dalam program ini, dari target awal sekitar 1.200 sekolah. Program itu menargetkan sekitar 87.000 hingga 88.000 siswa baru kelas 10 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Pemerintah Provinsi Banten telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp159 miliar untuk enam bulan pertama pelaksanaan program. Setiap siswa memperoleh bantuan biaya pendidikan sebesar Rp250.000 per bulan untuk wilayah Tangerang Raya, dan Rp150.000 per bulan untuk wilayah Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening virtual siswa dalam empat tahap pencairan setiap tahun.
Untuk mengikuti program ini, siswa harus memenuhi beberapa persyaratan utama, di antaranya berdomisili di Provinsi Banten minimal satu tahun (dibuktikan dengan kartu keluarga) dan mendaftar melalui jalur Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) Provinsi Banten. Jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi.
Sekolah peserta program wajib memenuhi standar layanan, termasuk jumlah maksimal siswa per kelas, yakni 36 siswa, sesuai kapasitas ruang kelas 8 × 9 meter. Selain itu, sekolah yang masih memungut biaya tambahan di luar ketentuan program diwajibkan mengembalikannya. Masyarakat juga diminta aktif melapor jika terjadi pungutan tidak sah.
Andra Soni menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Banten yang saat ini masih berada pada kisaran 9 hingga 10 tahun. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok usia 16–18 tahun yang saat ini berada di angka sekitar 71 persen.
“Kita ingin menciptakan generasi muda Banten yang unggul dan siap bersaing di masa depan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Program ini adalah bagian dari investasi kita untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” jelas Andra Soni.
Meskipun pelaksanaan program telah berjalan, dirinya mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti belum bergabungnya beberapa sekolah swasta besar dan perlunya penguatan sosialisasi di masyarakat. Evaluasi rutin pun terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, pemerataan bantuan, serta efektivitas regulasi yang mengatur pelaksanaan program.
Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat untuk mendukung keberlangsungan Program Sekolah Gratis dengan cara aktif mengikuti prosedur pendaftaran, memastikan anak-anak yang memenuhi syarat dapat mengakses bantuan, serta turut serta mengawasi pelaksanaan program di sekolah masing-masing.
“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Kita ingin anak-anak Banten berjalan di jalan itu tanpa hambatan biaya,” pungkas Andra Soni. (Js)
