KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk pembangunan tanggul penahan banjir di sepanjang aliran sungai Ciujung. Penlok itu merupakan akhir dari tahapan persiapan yang dilakukan Pemprov Banten.
Setelah Penlok dilakukan, untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BBWSC3, termasuk penentuan nilai aprasialnya.
“Ya, saya sudah tentukan Penlok-nya,” ujar WH, beberapa hari yang lalu.
WH berharap, dengan dibangunnya tanggul ini masyarakat di sekitar aliran sungai dan yang lainnya bisa menjalani aktivitasnya dengan tenang tanpa ada kekhawatiran bencana banjir datang ketika musim penghujan tiba. “Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan rasa aman, nyaman dan kemudahan dalam bekerja,” ucapnya.
Pembangunan tanggul ini merupakan program pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Cidurian dan Ciujung (BBWSC3) Kementerian PUPR.
Hal yang sama juga dikatakan Sekda Banten Almukhtabar. Mukhtabar mengatakan, Pemprov Banten sedang melakukan segmentasi kewenangan terhadap sektor-sektor kerja yang ada. Seperti penanganan pengelolaan sungai Ciujung, itu kewenangannya ada di pusat melalui Balai Besar Sungai Ciujung.
Ketika provinsi ada kepentingan di sana, maka kita koordinasikan dengan balai.”
Jika ada hal-hal yang dikerjasamakan kita akan lakukan dukungan ke arah sana. Kita melakukan sharing, Siapa berbuat apa. Siapa bertanggungjawab apa,” jelasnya.
Mukhtabar melanjutkan, saat ini perkembangannya sedang dikordinasikan dengan pemerintah pusat. Karena saya melihat desain-desain-nya sudah sejalan dengan apa yang kita harapkan. “Ini merupakan bagian dari sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dengan pusat,” katanya.
Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Nana Suryana menambahkan, sebelum Penlok ditandatangani oleh pak Gubernur Banten, pihaknya sudah melakukan serangkaian persiapan seperti pembntukan tim persiapan, pengumuman rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, harmonisasi kemudian penetapan lokasi.
“Ada sekitar 14 desa yang akan mengalami dampak dari pembangunan ini. Alhamdulillah setelah kami lakukan konsultasi publik ke lapangan, masyarakat menerima dan mendukung rencana pembangunan tanggul ini,” ujarnya.
Reynaldo Vernandes selaku PPK Sungai dan Pantai 1 BBWSC3 mengatakan tinggi tanggul yang akan dibangun mencapai 6 meter dari permukaan tanah, kapasitas tanggul didesain dengan debit banjir 25 tahunan sebesar 2200m3/dt.
Untuk material timbunannya berupa timbunan tanah dengan struktur pelindung di beberapa titik yang memerlukan proteksi.
“Sesuai dengan debit desain rencana, umur rencana tanggul lebih 25 tahun. Pelaksanaan pekerjaan tahap 1 dan 2 dimulai dari akhir tahun 2018 dan rencana pelaksanaan untuk tahap 3 dimulai pada 2021,” jelasnya saat dihubungi.
Untuk pemilihan penyedia, lanjutnya, dilaksanakan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dengan persyaratan NOL dari lender. Direncanakan selesai pada 2022.
“Pelaksanaan pekerjaan tanggul tidak mengganggu badan sungai, sehingga tidak memerlukan pengalihan ataupun pengeringan sungai,” jelasnya.
Sungai Ciujung dianggap sangat urgen dilakukan pembuatan tanggul, karena setiap musim penghujan tiba, tidak mampu menampung debit air yang besar dari bendungan Pamarayan.
Luas sungai Ciujung kurang lebih 1.850 km persegi, dengan panjang sungai 142 km yang mengalir dari selatan ke utara. Hulu aliran air sungai ini mengalir dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang bermuara sampai ke laut Jawa di Kabupaten Serang.
Aliran sungai ini juga melintasi tol Jakarta – Merak. Pada awal tahun 2012 lalu, sungai Ciujung pernah meluap dan melumpuhkan jalan tol. Hal yang sama juga terjadi pada tahun berikutnya. Akibat banjir itu, pihak pengelola tol mengalami kerugian mencapai Rp1,60 miliar.
Angka itu belum termasuk kerugian industri yang banyak terdapat di Banten, mengingat tol merupakan jalur utama yang banyak digunakan industri untuk pengiriman barang. (Loet)