Warga Baduy Bangga Jokowi Pake Baju Adat Mereka

oleh -463 Dilihat
oleh

Serang, – Masyarakat Baduy merasa bangga, kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengenakan pakaian adat Suku Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-76 di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Saija mengaku bangga orang nomor satu di Indonesia memakai pakaian adat mereka.

“Banyak wartawan yang nelepon. Yang jelas, tanggapan kami, kami mah sebagai (Suku Baduy) merasakan dibanggakan. Soalnya kami yah hari Kamis ajudannya ke sini mengambil pakain itu, mersakan bangga ke RI (Presiden Jokowi) satu sebagai dipinta untuk pakaina itu,” kata Jaro Saija saat dihubungi, Senin (16/8/2021).

Saat diminta menjelaskan ikhwal Presiden Jokowi mendapatkan pakaian adat itu, Saija menjelaskan, jika dirinya pada Selasa (10/8/2021) dihubungi oleh orang istana. “Selasa ditelepon, Kamis (12/8/2021), baju diambil,” jelasnya.

Baca Juga:  Demo Satu Tahun Jokowi, Jawara Banten minta Tindak Pelaku Anarkis

Saija menilai, pemakaian pakaian adat itu menjadi bentuk perhatian bagi masyarakat adat Suku Baduy di Banten. “Iya (merasa diperhatikan),” katanya singkat.

Saat ditanya apakah Presiden RI pernah melakuakn kunjungan ke Baduy, Saija mengaku belum. Sama halnya apakah Suku Baduy berencana mengundang Jokowi ke Baduy, dirinya mengaku tidak berencana mengundang.

Meski begitu, jika Presiden Jokowi ingin datang ke Baduy mereka dengan senang hati mempersilahkan.

“Ngga usah (ngundang) ke sini (Baduy, red). Era (malu, red) ngundang RI satu ke sini. Tapi kalau beliau mau ke sini silahkan saja, kalau ngundang mah malu,” ujarnya.

Ditanya apakah ada usulan dari masyarakat Baduy untuk Presiden Jokowi, Saija mengaku, pihaknya tidak pernah mengusulkan apapun ke pemerintah pusat. “Kami ngga sejauh itu, ngga mengusulkan apa-apa. Yang jelas kami bergembira (beliau memakai pakaian adata kami),” jelas Saija.

Sementara, pemerhati Suku Baduy, Uday Suhada menilai pemakaian pakaian adat Suku Baduy oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI menjadi sebuah kehormatan bagi masyaraat Adat Suku Baduy.

Baca Juga:  Warga Baduy Yang Jual Madu Ke Jakarta Disuntik Vaksin

“Tentu saja masyarakat Adat Baduy merasa terhormat karena pakaian adat mereka dikenakan oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI. Saya sebagai pemerhati Baduy berterima kasih atas apresiasi Pak Jokowi terhadap saudara-saudara kita di Baduy,” ujar Uday.

Meski begitu, Uday menyayangkan Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah berkunjung langsung ke Baduy.

“Mudah-mudahan Beliau bisa sisihkan waktu untuk menyapa langsung masyarakat Baduy. Sebab banyak kearifan lokal yang patut kita teladani.
Kita harus belajar soal kemandirian pangan, soal menjaga bahkan hidup menyatu dengan alam, soal keteraturan sosial, soal penegakan hukum dan lainnya,” kata Uday.

“Setidaknya ada kebanggaan bagi mereka, bahwa eksistensi masyarakat Baduy diakui, terlebih alasan Presiden mengenakan pakaian adat Baduy karena menghormati adat istiadat yang berlaku disana,” sambung Uday.

Baca Juga:  Baduy Nol Persen Kasus COVID-19, Kadinkes: Mobilitas Mereka Rendah

Namun demikian, lanjut Uday, ada sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat Baduy saat ini, yakni soal kolom KTP yang masih dikosongkan atau diisi dengan agama lain. Padahal agama/kepercayaan mereka adalah Sunda Wiwitan.

“Kemudian soal keterbatasan lahan. Keluhan ini sudah disampaikan oleh para pemangku adat ke pemerintah daerah setempat. Tapi terkendala karena hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti diketahui luas tanah ulayat Baduy 5.101,85 hektare. 3.000 hektare diantaranya dijadikan hutan tutupan. Sedangkan perkampungan, huma dan hutan produksi hanya 2.000 hektare.
Persoalan ini muncul karena jumlah penduduk semakin bertambah. Saat ini sudah sekitar 14.600 jiwa, yang tersebar di 68 kampung, 3 diantaranya adalah kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana),” tuturnya.

Uday berharap, pemerintah dapat memgakomodir keinginan masyarakat Baduy tersebut. “Salah satunya menghilangkan istilah wisata Baduy dan mengganti dengan kalimat Saba Budaya Baduy,” tandasnya. (mdika)