Jakarta – Beredar pesan berantai melalui WhatsApp dikalangan wartawan mengatasnamakan DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP Pekat IB), yang isinya, dorongan mencopot Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mendukung Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimauladi menjadi Jaksa Agung, pada Senin (25/10).
Dalam pesan berantai itu, terdapat undangan konferensi pers DPP Pekat IB pada Selasa (26/10), besok.
Menanggapi hal itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer mengatakan, wakil jaksa agung tegas menyampaikan tidak pernah kenal dan mengenal sama sekali DPP Pekat IB. Setia Untung pun menegaskan, tidak memiliki hubungan apapun dengan DPP Pekat IB.
“Bapak Wakil Jaksa Agung tidak pernah melakukan konspirasi ataupun menyetujui isi pesan WhatsApp dimaksud dengan mengatasnamakan DPP Pekat IB untuk mengajak atau mendukung konspirasi mencopot Jaksa Agung RI atau mendukung Wakil Jaksa Agung RI untuk menjadi Jaksa Agung RI,” jelas Leonard dalam keterangan tertulis, Senin (25/10).
Leonard juga menegaskan, Wakil Jaksa Agung tetap mendukung dan membantu Jaksa Agung dalam setiap program kerja, kebijakan serta tugas-tugas Jaksa Agung beserta dengan seluruh para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan.
Leonard mengatakan, Wakil Jaksa Agung yang juga selaku Ketua Persatuan Jaksa Indonessia (PJI) menyampaikan seluruh jajaran pengurus PJI terus mendukung penuh Jaksa Agung dalam menjalan kepemimpinannya serta program-program kerja dan kebijakan beliau selaku Jaksa Agung Republik Indonesia.
“Bapak Wakil Jaksa Agung meminta kepada DPP Pekat IB dan kepada siapapun untuk tidak menggunakan nama Bapak Setia Untung Arimuladi, guna kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu dalam upaya yang dapat merusak citra kewibawaan Bapak Jaksa Agung maupun institusi Kejaksaan,” ujar dia.
Leonard menambahkan, Wakil Jaksa Agung menyampaikan, sampai saat ini, seluruh jajaran Pimpinan Kejaksaan (Pusat dan Daerah) serta seluruh pegawai tetap solid bersama Jaksa Agung ST Burhanudin untuk membangun Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lebih baik dan dipercaya masyarakat.
“Diharapkan tidak ada pihak lainnya yang menggunakan nama pimpinan Kejaksaan Agung untuk kepentingan tertentu yang akan membuat polemik di masyarakat,” tutup dia.(Red).
