Serang, PilarBanten.Com – Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Anti Oligarki yang berasal dari unsur ormas, ulama, mahasiswa dan masyarakat Serang menyambangi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Kamis 13 Februari 2025.
Kedatangan masyarakat itu dalam rangka aksi menyampaikan aspirasi terkait isu nasional pagar laut yang dibangun wilayah Serang Utara.
Kedatangan ratusan masa aksi ke KP3B seperti bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, jarak jauh yang ditempuh ratusan warga harus dibayar dengan kekecewaan karena anggota dewan yang sejatinya mendengar aspirasi warga tidak ada di lokasi.
Informasi yang didapatkan, para anggota dewan tengah melakukan agenda reses ke masyarakat.
Mursalim, koordinator lapangan aksi mengungkapkan rasa kekecewaan yang luar biasa. Ia menyampaikan, pemberitahuan aksi sudah dilayangkan jauh-jauh hari. Namun, ia tidak menyangka perjuangan masyarakat dibayar dengan kekecewaan.
“Kita (masuk audiensi) ke dalam tidak ada hasil apa-apa, yang ada hasilnya kecewa, sangat kecewa sekali sebagai rakyat Banten,” kata Mursalim kepada Wartawan saat aksi pada Rabu 12 Februari 2025.
Mursalim heran, dari keempat komisi yang ada di DPRD Provinsi Banten, semuanya tidak berada di kantor dengan alasan reses, berikut juga dengan ketua DPRD dengan alasan yang sama.
“Bagi saya ini hal yang sangat bodoh. Reses itu bisa diatur di kemudian hari. Justru rakyat Banten ini yang sangat genting karena tujuan aksi ini menagih janji anggota dewan untuk berjuang bersama rakyat,” ujarnya dengan nada kesal.
Bahkan Sekjen organisasi masyarakat Macan Kulon ini dibuat jengkel karena ada salah satu anggota dewan yang hadir tapi beralasan kurang sehat
“Kita aksi ini untuk meminta kehadiran anggota dewan tetapi tidak ada sama sekali. Ada satu anggota dewan, bilanya kurang sehat,” katanya.
“Kami juga sama disini adalah rakyat, kami kurang tidur, kami belum makan, suara serak, kesehatan juga kami paksakan tapi mereka seenaknya kepada kami, kami kecewa,” sambungnya.
Dengan kejadian ini, Mursalim mewakili warga masyarakat yang hadir meminta badan kehormatan anggota dewan untuk melakukan audit dan investigasi.
“Kalau mereka tidak bisa menemui kami, kami duga mereka terlibat dalam penjajahan tersebut,” ungkapnya.
Mursalim memberi peringatan dan permintaan, terkait isu pagar laut ini ia tidak akan berkirim surat lagi. Sebaliknya, ia meminta agar anggota DPRD mengeluarkan surat untuk audiensi kepada masyarakat.(Ald/Red)
