KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memilih mekanisme marger Bank Banten dengan Bank BJB untuk menyelamatkan perseroan. Langkah ini dinilai tepat karena Pemprov tidak harus mengeluarkan modal Rp2,8 triliun untuk menyehatkan Bank Banten, di tengah kesulitan keuangan akibat dari Pandemi Covid-19.
Namun langkah itu justru mendapat kritikan tajam dari masyarakat, karena dinilai mematikan Bank Banten. Padahal, banyak opsi lain yang bisa dilakukan Pemprov untuk menyehatkan Bank Banten selain marger dengan Bank BJB.
Praktisi perbankan Embay Mulya Syarif menyayangkan langkah yang diambil Gubernur yang dinilai sangat tergesa-gesa dan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari upaya marger ini. Ditambah lagi kemudian Pemprov Banten melakukan pemindahan RKUD-nya ke BJB.
“Bank Banten itu kan milik Pemprov, kalau pemiliknya saja sudah tidak mempercayai, apalagi orang lain. Makanya wajar kemudian terjadi rush money dan kepanikan yang luar biasa di masyarakat ketika Pemprov Banten melakukan pemindahan RKUD tersebut,” jelasnya, Selasa (2/6/2020).
Salah satu direksi Bank Syariah Mandiri (BSM) itu melanjutkan, pengelolaan bank itu harus benar-benar profesional dan sangat sensitif terhadap perkembangan isu yang berkembang. Jika isu yang berkembang tidak baik, maka kepercayaan masyarakat akan dengan sendirinya hilang.
“Kepercayaan masyarakat ini merupakan modal utama dalam menjalankan bisnis di perbankan. Bagaimana mungkin masyarakat akan menyimpankan uangnya di Bank Banten, jika kepercayaannya saja tidak ada,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya menyarankan Pemprov Banten lebih baik menggalang dana sumbangan untuk menyelamatkan Bank Banten dari sejumlah investor di Provinsi Banten. Langkah ini dinilai sangat efektif dan pernah ia lakukan dalam proses pendirian Bank Muamalat.
Gubernur harus mau menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan solusi yang akan diambil. “Tinggalkan dulu itu gengsi, karena tidak akan mampu menyelamatkan Bank Banten,” jelasnya.
Embay juga ragu pihak Pemprov Jawa Barat (Jabar) sendiri selaku pemilik saham pengendali, akan mau mengamini permintaan Pemprov Banten terkait rencana marger ini, karena resiko kerugian yang akan ditanggungnya cukup besar jika marger ini dilakukan.
“Saya yakin BJB juga tidak mau menyertakan modalnya kepada bank yang dalam kondisi sakit, karena itu akan menambah kerugian,” tuturnya. (Rey/Al)