Serang, – Polemik penyebab mundurnya Sekda Banten Almuktabar sampai saat ini masih menjadi teka-teki yang belum bisa dipecahkan.
Almuktabar sendiri lebih memilih bungkam ketika beberapa kali dihubungi wartawan, bahkan beliau sampai mematikan handphone-nya.
Pengamat politik Untirta Serang Ihsan Ahmad menilai, pengunduran diri Sekda Banten itu salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan menjelang habisnya jabatan Gubernur Banten yang sekarang.
“Awal tahun 2022 itu kan Wahidin Halim habis masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan sampai Pilkada 2024, pastinya akan diisi oleh Plt. Dan pak Sekda sebagai satu-satunya pejabat eselon I di Pemprov Banten mempunyai kesempatan besar itu,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (25/8/2021.
Diakui Ihsan, di mata WH, Sekda Almuktabar diibaratkan sebagai bayi yang tidak diharapkan kelahirannya. Maka dari itu sering terjadi selisih paham antar keduanya.
“Itu sudah menjadi rahasia umum, karena Sekda pilihannya 2017 silam tidak mendapat restu dari Presiden,” katanya.
Namun selain hal itu, ternyata ada faktor lain yang diduga menjadi penyebab mundurnya Sekda Banten, yakni mau diberhentikan oleh Gubernur Banten.
Seorang sumber yang terpercaya di lingkaran Sekda mengatakan, sebelum kejadian pengunduran diri itu, sempat ada tawaran kepada Sekda dari Gubernur Banten terkait pilihannya untuk dinonaktifkan atau mengajukan pengunduran diri.
“Sekda melihat kedua tawaran ini menjadi tamparan keras, karena sepengetahuannya tidak ada kesalahan fatal terkait pelaksanaan tugas yang dilakukannya selama menjabat Sekda,” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Namun, lanjutnya, untuk menghindari kegaduhan yang berkepanjangan di internal Pemprov Banten, Sekda Almuktabar dengan legowo memilih untuk mengajukan pengunduran diri dan kembali ke instansi awal tempatnya meniti karir di Kemendagri.
“Jadi seolah-olah secara alamiah Sekda mengajukan pengunduran diri, padahal ada orang yang mendorongnya,” katanya.
Sumber ini bercerita, Sekda Banten dituduh telah melakukan manuver politik kepada sejumlah partai, mengingat kesempatan ia menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Banten cukup tinggi.
Kabar burung itu, lanjutnya, kemudian sampai kepada Gubernur Banten. Karena dinilai tidak etis dan membahayakan pondasi-pondasi modal politik yang sudah dibangun oleh WH dalam mempersiapkan Pilkada 2024 nanti, maka Sekda Banten harus disingkirkan.
“Dan skema ini sudah saya prediksi 1,5 tahun yang lalu, termasuk sosok yang menjabat Plt Sekda sekarang. Itu murni untuk kepentingan politik mendatang,” pungkasnya.(loet)