Pemprov Banten Dorong Pemerataan Pelayanan Kesehatan

oleh -10 Dilihat
oleh

TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan layana kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pemerataan layanan kesehatan di delapan kabupaten/kota.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) tingkat Provinsi Banten tahun 2023 di Harison Grand Serpong, Kota Tangerang, Rabu (8/3/2023).

Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, dengan adanya Rakerkesda 2023 ini, pihaknya mendorong adanya pemerataan layanan kesehatan, salah satunya dengan mendorong penyebaran fasilitas kesehatan untuk wilayah Barat dan Selatan Provinsi Banten.

“Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dalam memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan,” kata Ati.

Ati menjelaskan, Rakerkesda tingkat Provinsi Banten dilakukan dalam rangka salah satu upaya meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi beberapa hal kedepannya yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari penyakit menular dan tidak menular.

“Kami juga mendorong dalam upaya penyelesaian dan pemerataan terkait sumber daya manusia (SDM) kesehatan baik itu dokter spesialis hingga dokter non spesialis di fasilitas Puskesmas,” jelasnya.

“Oleh karenanya untuk bisa menjawab tantangan permasalahan tersebut, kita harus mengharmonisasikan dari peran geraknya Provinsi dengan gerak Kabupaten/Kota dan seluruh peran penta-helix,” sambungnya.

Menurut Ati, untuk dapat menjawab tantangan tersebut juga dibutuhkan kolaborasi untuk dapat bergerak bersama oleh semua pihak terkait, baik itu pemerintah, swasta, organisasi profesi kesehatan hingga masyarakat.

“Sehingga dibutuhkannya kesepakatan dalam melangkah, tapi bukan hanya sekedar berlari tetapi harus melakukan loncatan-loncatan. Jadi tidak cukup berjalan dan berlari saja, maka memerlukan loncatan melalui transformasi enam pilar kesehatan,” ujarnya.

Dirinya juga berharap loncatan tranformasi enam pilar kesehatan yang digaungkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dapat dilakukan secara terintegritas.

“Dalam momen Rakerkesda ini kita melakukan sosialisasi kemudian juga menerima pendapat-pendapat dari berbagai stakeholder yang ada untuk bersama-sama melakukan akselerasi dari implementasi transformasi bidang kesehatan,” ucapnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar berharap dengan dilaksanakannya Rakerkesda tingkat Provinsi Banten tahun 2023 bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai dasar formulasi kebijakan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

“Kalau itu kita pikirkan bersama dan diskusikan bersama, maka kita berharap pendekatan yang akan kita lakukan pada akhirnya, baik itu dalam formulasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akan semakin baik,” ucap Muktabar.

Dikatakan Muktabar, dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah telah melakukan beberapa pendekatan, diantarannya melalui Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan lainnya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan beberapa hal pada sektor kesehatan. Yakni melakukan pendekatan secara preventif untuk pencegahan, kuratif untuk melakukan tindakan penyembuhan serta pendekatan secara promotive untuk mengajak masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup sehat.

“Pada dasarnya kesehatan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dengan hal tersebut, Al Muktabar juga mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama dan berperan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten, diantaranya pada sektor kesehatan.

“Diharapkan kita dapat terus kompak dalam melakukan agenda yang sifatnya gotong royong. Karena kita dapat meyakini bahwa dengan kita kompak, kita dapat melakukannya dengan mudah,” tandasnya.

Sebagi informasi, dalam Rakerkesda tersebut juga dilakukannya Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuh rumah sakit sebagai rumah sakit pengampu, serta terdapat rangkaian kegiatan diskusi panel yang diisi oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Walikota Cilegon Helldy Agustian. (Adv)