Mantan Kadindik Banten Ditetapkan Tersangka Korupsi 1.800 Komputer 

oleh -53 Dilihat
oleh

Serang,  – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Engkos Kosasih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan 1.800 unit komputer bagi SMAN dan SMKN se -Provinsi Banten 2018 senilai Rp25 miliar.

“Selain Engkos, kejaksaan pun menetapkan US salaku penyedia perusahaan CAM,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan usai penahanan, Selasa
(1/3/2022).

Sebelumnya Kejati Banten telah menahan Ardius Prihantono yang merupakan mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) di Dindikbud. Provinsi Banten. Sehingga saat ini total sudah tiga orang yang ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Ivan mengatakan, bahwa dari hasil pemeriksaan Engkos diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku pengguna anggaran

“Sedangkan saksi US Sebagai Vendor/Suplier yang mengatur dan mengarahkan Pengadaan Komputer UNBK tersebut,” katanya.

Setelah ditetapkan tersangka, tersangka US akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Pandeglang sementara engkos ditahan di Rutan Kelas 2A Serang. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah proses penyidikan lanjutan oleh Kejati Banten.

“Khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya,” katanya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui sebelumnya, pada 2018 Dinas Dindikbud Banten melaksanaan pengadaan komputer untuk UNBK sebanyak 1.800 unit bagi SMAN dan SMKN di Banten. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, yakni PT AXI.

Kejaksaan menduga ada penyimpangan dalam pengadaan ini. Modus penyimpangannya adalah spesifikasi komputer yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Tak hanya spesifikasi, jumlah unit komputer pun tidak sesuai dengan angka yang tertea dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Sebelumnya, berdasarkan hasil temuan penyelidik kegiatan pengadaan ribuan komputer itu, penyidik menduga kerugian negara mencapai Rp6 miliar. Namun, kepastian mengenai hal ini masih akan dikoordinasikan dengan auditor independen.