Pemprov Perketat PTM 25 Perseb

oleh -5 Dilihat
oleh

Serang, – Pemprov Banten memperketat menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebesar 25 persen, seiring dengan perkembangan kasus aktif Covid-19 varian Omicron di Banten yang mengalami kenaikan.

Kebijakan itu sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Banten yang sudah diputuskan pada Kamis (27/1/2022) kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan, untuk mem-breakdown SE itu, pihaknya langsung meneruskan dengan menerbitkan SE juga ke seluruh sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Kemarin Senin (31/1/2022), saya sudah mengeluarkan SE yang langsung disebar ke sekolah-sekolah untuk ditindaklanjuti,” katanya saat dihubungi, Selasa (1/2/2022).

Sampai saat ini, Dindikbud Banten sudah menemukan beberapa kasus terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah Tangerang Raya. Untuk itu pihaknya memperketat Prokes ketika PTM diberlakukan.

Tabrani juga secara tegas mengungkapkan, jika ada sekolah yang ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka sekolah tersebut harus menghentikan kegiatan PTM dan beralih Belajar Jarak Jauh (BJJ) seluruhnya.

“Selama dua pekan pertama sekolah tersebut wajib melaksanakan BJJ, sambil juga melakukan tracking dan testing minimal kepada orang-orang yang ada di dalam kelas itu yang dilakukan oleh Satgas sekolah yang sudah bekerjasama dengan Faskes terdekat,” jelasnya.

Dikatakan Tabrani, Satgas di setiap sekolah itu memang tidak diatur dalam SE yang dikeluarkannya. Hal itu mengingat pembentukan Satgas itu sudah dilakukan sejak pertama kali PTM diberlakukan.

“Itu sudah sesuai dengan arahan SKB empat mentri, dan setiap sekolah wajib mempunyai ruang isolasi dan membangun komunikasi dengan puskesmas setempat serta penerapan Prokes secara ketat,” ucapnya.

Diungkapkan Tabrani, untuk pelaksanaan vaksinasi booster kepada tenaga pendidik, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten.

Namun persoalannya, karena mekanisme vaksinasi booster ini berbasis wilayah, sehingga belum bisa dilakukan secara kolektif seperti pada saat pelaksanaan vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua yang dilaksanakan di RSUD Banten.

“Terlebih Kota Serang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan vaksinasi booster,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Tabrani menghimbau kepada para guru yang hendak melakukan vaksinasi booster, bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing yang sudah memenuhi standar pelaksanaan, seperti wilayah Tangerang Raya.

“Silahkan datang langsung ke lokasi tempat vaksinasi booster di masing-masing wilayah,” tuturnya.(loet)