Serang, – Masa aksi Buruh yang mengawal rapat pleno penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jumat (26/11/2021) jauh berkurang dibandingkan aksi pada dua hari sebelumnya.
Bahkan masa aksi buruh hari ini hanya dipusatkan di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, tidak ada titik lain seperti demo sebelumnya.
Berdasarkan pantauan, puluhan buruh dari berbagai aliansi mulai berdatangan ke kantor Disnakertrans Banten sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara rapat pleno penetapan UMK yang awalnya diagendakan pada pukul 13.00,mundur menjadi pukul 15.00 WIB.
Tidak ada orasi atau mobil komando yang mengiringi aksi buruh kali ini. Para buruh yang datang hanya duduk santai di depan kantor, sambil menunggu rekan mereka yang sedang mengikuti rapat.
“Engga mas, kita hanya nunggu saja, sudah ada keterwakilan buruh di dalam,” kata seorang buruh, Dewi.
Dewi berharap, apa yang selama ini kandang ratusan buruh lainnya perjuangkan beberapa hari terakhir ini bisa diakomodir oleh Pemprov Banten. Mengingat jika hanya kenaikannya Rp40 ribu, sangat jauh dari Kebutuhan Hidup Layah (KHL).
“Iya mas, jauh atuh kalau segitu mah,” ucapnya.
Untuk diketahui puluhan Serikat buruh di Banten menuntut kenaikan UMK sebesar 13,5 persen. Namun dalam perjalanan, tuntutan itu kemudian turun menjadi 6,02 persen.
Sedangkan Apindo sendiri masih pikir-pikir untuk memenuhi besaran kuota kenaikan yang diminta oleh kalangan buruh tersebut.
Rapat pleno penetapan UMK itu sendiri digelar secara tertutup. Namun berdasarkan informasi yang didapat, rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah keterwakilan mulai dari Buruh, dewan pengupahan, Apindo, Pemprov serta pakar yang berasal dari kampus.
Sampai berita ini diturunkan, rapat pleno masih berlangsung. (Loet)