Kantor Gubernur Banten di Gruduk Forum RW Soal Kekurangan SMAN

oleh -7 Dilihat
oleh

Serang, – Kantor Gubernur Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang digeruduk oleh puluhan warga dari Forum Rukun Warga (RW) Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kamis (7/7/2022).

Pantauan, sejak pukul 12.00 WIB, Forum RW Pasar Kemis Kabupaten Tangerang ini datang ke KP3B untuk menuntut bertemu Gubernur Banten, lantaran di daerahnya dianggap kurang tersedia Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA). Bahkan rombongan para RW ini sempat mendatangi Dinas Pendidikan, namun tidak ada yang menerimanya.

Ketua Forum RW Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Sampurna mengatakan, saat ini Kecamatan Pasar Kemis hanya ada satu sekolah SMAN, yakni SMAN 24. Padahal  kata Sampurna, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang merupakan warga yang paling banyak jumlah penduduknya atau setara dengan jumlah Warga Kota Cilegon. “Namun SMAN cuma ada satu yakni, SMAN 24, dengan jumlah penduduk 347 ribu,” katanya.

Sampurna menjelaskan, daya tampung SMA Negeri di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang hanya 432. Sedangkan lulusan SMP di lokasinya mencapai 1000 lebih.

“Ingin ketemu Gubernur Banten terkait PPDB sekolah, khususnya SMA itu kan kami (warga Pasar Kemis Kabupaten Tangerang) masyarakat paling terbesar se-Provinsi Banten, bagaimana solusinya,”  katanya.

Saat ini,  untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 7 sekolah yang menginginkan masuk ke SMAN. Jika yang tertampung haya 432 orang siswa, maka sisanya harus ke sekolah swasta yang biaya masuknya lumayan mahal.

Sampurna mengaku, kedatangan pihaknya ingin membantu masyarakat, khususnya warga Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang agar mendapatkan hak pendidikan menuju SMAN.

“Yang jelas kita warga pasar Kemis tidak mendapatkan pelajaran, terutama di SMA Negeri. Masyarakat apalagi kita diterpa Covid-19, jelas secara ekonomi berkurang dan lemah. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan SMAN itu kan tidak tertampung semuanya, hanya beberapa persen. Sedikit sekali, itu yang terjadi di Pasar Kemis,” tuturnya.

Sebelumnya, Sampurna pernah mengirimkan surat dengan tuntutan yang sama pada 2019 yang lalu. Tapi hingga saat ini tidak ada realisasi.

“Tahun 2019 kita pernah mengadu ke Disdik dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) namun tapi tidak ada respon sampai sekarang. Makanya saya datang ke Banten nemuin gubernur mengadu. Solusinya seperti gimana ini. Sampai bertahun-tahun tidak ada solusi tentang anak-anak sekolah (SMAN),” katanya menambahkan.

Kendati demikian, Sampurna bersama pihaknya sudah membawa beberapa opsi yang akan ditawarkan kepada Gubernur Banten. “Permohonan ini walaupun tidak tertampung mohon diberikan solusinya. Apa mau nambah ruangan, apa mau sekolah baru. Kita mewakili 5 desa 4 kelurahan,” ujarnya.

Sampurna mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan beberapa tawaran yang akan diajukan.

Diantaranya terdapat beberapa sekolah swasta dari SMP dan SMA PGRI yang siap disatukan menjadi sekolah negeri atau menampung (sekolah afilial).

“Mudah-mudhan di tahun ini kalau Memang tidak bisa menambah ruang atau kelas. Titipan dulu udah bisa. Kami pun sudah punya gagasan rencana yah. Ruangan ada 18 rombel, siap di merger siap digunakan. Kalau 18 kelas dikali 36 itu dikatakan cukup banyak,” tuturnya. (teguh)