Serang, – Gubernur Banten Wahidin Halim mengancam akan memecat Direktur Utama RSUD Banten jika dalam satu minggu tidak mampu menyelesaikan administrasi pencairan insentif tenaga kesehatan khusus COVID-19.
Diketahui, Sudah sembilan bulan insentif untuk tenaga kesehatan khusus COVID-19 di RSUD Banten tak kunjung dicairkan.
“Direksi RSUD juga terlambat. Saya kasih waktu seminggu ini, kalau enggak saya pecat. Pihak RS kurang sensitif untuk kepentingan anak buahnya,” kata Wahidin, Minggu (4/7/2021).
Wahidin menjelaskan, molornya pencairan insentif pejuang COVID-19 ini bermula dari lambatnya petunjuk teknis yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Petunjuk itu dibutuhkan karena sumber pembiayaan insentif adalah dari dana alokasi umum (DAU).
“Petunjuk teknis dari Kemenkes lambat, dana ini bersumber dari DAU (dana alokasi umum),” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan, bahwa anggaran untuk pembayaran insentif nakes COVID-19 sudah tersedia. Ia memprediksi, dana tersebut sudah bisa didistribusikan mulai pekan depan.
“Untuk pembayaran insentif nakes sudah tersedia anggarannya. Proses saat ini sedang pergeseran anggarannya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita realisasikan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, bahwa pencairan insnetif nakes kini sedang diproses oleh manajemen RSUD Banten.
“Oleh pihak manajemen RSUD Banten sedang dalam proses penyusunan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan pencairan,” ujarnya.(war)