DP3AKKB Banten Nilai Peran Organisasi Masyarakat Penting dalam Kampung KB

oleh -50 Dilihat
oleh

SERANG, PILARBANTEN.COM– Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menilai peran serta organisasi kemasyarakat sangat penting dalam mendukung dan meningkatkan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Untuk itu perlu adanya pengembangan dari organisasi kemasyarakatan.

 

Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, setidaknya terdapat empat sasaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program Kampung KB. Pertama penyelenggaraan data keluarga dan dokumen kependudukan.

 

Kedua, adanya perubahan perilaku keluarga. Ketiga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga dan keempat, penataan lingkungan keluarga.

 

“Sasaran tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Diterbitkannya Inpres tersebut telah merubah struktur pengelolaan dan kelompok kerja (pokja) kampung KB. Selama ini sasarannya berdasarkan delapan fungsi keluarga, dengan adanya Inpres nomor 3/2022 tersebut telah mengacu pada empat sasaran itu,” kata Nina dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan program Bangga Kencana Kampung KB di Aula DP3AKKB Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (27/6/2024).

Baca Juga:  Sekda Nanang: Penguasaan Teknologi Menyongsong Indonesia Emas 2045

 

Penyelenggaraan kampung KB, lanjut Nina, merupakan upaya pendekatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Yang harus dilakukan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga.

 

“Program dan kegiatan kampung KB mencakup lintas bidang/sektor di antaranya, penyediaan data dan perluasan cakupan administrasi, penguatan advokasi masyarakat hidup sehat, peningkatan akses pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang bersumber daya masyarakat, pendampingan dan pelayanan kepada keluarga berisiko stunting,” ucapnya.

 

Nina juga menilai peran serta organisasi kemasyarakat tidak kalah penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan program Kampung KB.

 

Sementara, Ketua Kampung KB perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dede Mulyasih menyebutkan, setidaknya terdapat indikator capaian yang berhasil diraih lewat program Kampung KB. Dimana untuk klasifikasi Kampung KB Mandiri dari target 60 persen hingga Juni 2024 mencapai 54,72 persen.

Baca Juga:  TPID Banten Gagas Pengelolaan Kawasan Pertanian Smart Farming//Diutamakan pada Komoditas Cabai dan Bawang Merah 

 

Begitupula dengan pembentukan Kampung KB pada 2024 ini semula ditargetkan sebesar 100 persen, hingga Juni 2024 mencapai 93,3 persen.

 

“umlah Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan sebanyak 510 Kampung KB, atau setara dengan 54,72 persen dari target 932 ( 60 persen) sedangkan Kampung KB yang terlapor di web sampai dengan 1 Juni 2024 yaitu sejumlah 1.448 atau 93,3 persen dari 1552 Kampung KB,” ungkap Dede.

 

Dede mengatakan, jumlah Kampung KB di Banten terus mengalami peningkatan. Dari total jumlah Desa/Kelurahan DI Provinsi Banten sebanyak 1.552, dimana target Jumlah Kampung KB pada akhir 2023 ( 75 persen ) 1.164 Kampung KB (Inpres No. 3 Thn. 2022) dan pada akhir 2024: ( 100 persen ) 1.552 Kampung KB (Inpres No. 3 Thn. 2022)

 

“Jumlah Kampung KB di akhir 2023 1.357 Kampung KB atau sekitar 87,43 persen. Dengan kata lain Kampung KB melebihi target. Untuk jumlah Kampung KB Mandiri akhir 2023 sebanyak 325 Kampung KB dan tambahan Kampung KB Mandiri 2023 sebanyak 212 Kampung KB (40 persen),” katanya.

Baca Juga:  Pantarlih Melaksanakan Coklit di Kediaman Sekda Kabupaten Lebak

 

Adapun optimalisasi program tersebut, lanjut Dede dapat dilakukan melalui Penguatan kemitraan dengan dasar Inpres dan Surat Dirjen Bina Bangda tentang Optimalisasi Penyelenggaran Kampung Keluarga Berkualitas

Sinkronisasi pemanfaatan dana Pro PN dan BOKB Operasional Kampung KB dalam upaya pencapaian target Kampung KB (Pembentukan dan Kampung KB Mandiri).

 

Penyusunan Perban BKKBN Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Pembentukan Tim Koordinasi Kampung KB Provinsi dan Kabupaten.

 

Memperkuat peran dan kewenangan pemerintah setingkat desa dalam implementasi penguatan institusi keluarga melalui penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

Monitoring dan Evaluasi Berkala secara Triwulanan. Live Report Kampung KB (Pelaporan website Kampung KB secara serentak – Penyuluh KB/PLKB). (ADV)