Serang, – Ribuan ASN di lingkungan Pemprov Banten menginjak bulan ketiga ini belum mendapatkan dana Tunjangan Kinerja (Tukin) yang biasa mereka dapatkan setiap bulan.
Keterlambatan sampai tiga bulan itu dikarenakan Pemprov belum mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat terkait dengan pencairan Tukin.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pemberian Tukin itu aturan dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah.
“Dimana pada PP itu pasal 58 menyebutkan, apabila akan diberikan harus mendapat rekomendasi dari kementerian terkait,” katanya, Senin (7/3/2022).
Saat ini, lanjut Rina, prosesnya berdasarkan hasil kordinasi, sedang dilakukan Video Conference (Vidcon) antara Kemenkeu dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
“Artinya tahapan di Kemendagri sudah selesai. Mudah-mudahan setelah Vidcon di kemenkeu ini selesai, bisa segera bisa dicairkan,” ujarnya.
Dikatakan Rina, secara kesiapan, Provinsi Banten sudah sangat siap baik dari sisi keuangan maupun administrasinya. Bahkan, dibandingkan dengan daerah lain, Banten menjadi urutan pertama kesiapannya itu.
“Uang kita sudah ready, sistem input datanya juga sudah siap. Tinggal menunggu rekom aja, yang memang itu di luar kewenangan Pemprov,” ucapnya.
Setelah Rekom itu keluar, tambah Rina, maka seluruh anggaran Tukin selama tiga bulan untuk ASN Pemprov Banten bisa cair ke rekening masing-masing sekaligus.
“Dalam sebulan anggaran untuk Tukin itu sekitar Rp80 miliar. Jadi kalau untuk tiga bulan, berarti sekitar Rp240 miliar,” pungkasnya.(loet)