6.000 Tenaga Honorer di Pemprov Banten Akan Ditertibkan

6.000 Tenaga Honorer di Pemprov Banten Akan Ditertibkan

KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten memungkinkan dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap 6.000 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu menyusul telah disepakatinya penghapusan tenaga honorer atau tidak tetap dalam rapat kerja antara Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan komisi II DPR RI.

Penertiban itu dilakukan untuk tenaga honorer yang bekerja di OPD, sedangkan untuk yang bekerja di satuan Dinas Pendidikan (Dindik), BKD tidak melakukan penertiban.
“Untuk tenaga honorer guru kami tidak melakukan penertiban, mengingat kebutuhannya yang masih mendesak, bahkan bisa dikatakan masih kurang,” ujar Kepala BKD Komarudin saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2020).
Komarudin menambahkan, jumlah tenaga honorer di Dindik itu sebanyak 8.700 orang. Jumlah itu masih terhitung kurang, mengingat jumlah USB dan RKB di Provinsi Banten selalu bertambah. Jika dilakukan penertiban, dampaknya sangat patal terhadap keberlangsungan KBM di sekolah.
“Untuk itu yang kami tertibkan hanya yang bekerja di OPD saja,” ujarnya.
Bila dibandingkan dengan ASN, lanjut Komarudin, jumlah pegawai honorer di Pemprov Banten itu lebih banyak dari pada ASN. Secara keseluruhan total tenaga honorer di Pemprov Banten itu mencapai 15.700.
“Untuk jangka panjang kemungkinan kita juga akan melakukan rasionalisasi jabatan eselon III dan IV. Skenarionya sudah dipersiapkan, tinggal menunggu eksekusinya. Kalau tidak ada halangan bulan Juni nanti akan dilakukan rasionalisasi,” katanya.
Rasionalisasi eselon itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden untuk mempercepat proses birokrasi, sehingga jabatan eselon III dan IV akan dirasionalisasikan. Di Pemprov Banten sendiri ada sekitar 591 jabatan Kabid dan Kasi yang akan dirasionalisasi.
Namun Komarudin menekankan, meskipun dilakukan hal ini, gaji dan tunjangan yang akan diterima tidak akan berkurang, hanya saja mungkin untuk fasilitas yang tadinya ada menjadi dihilangkan.
“Seperti kendaraan operasional. Untuk yang lainnya tetap sama. Aman,” ucapnya.
Menanggapi hal itu Ketua Forum Honorer Pemprov Banten Rangga Husada mengaku baru mendapat berita semalam perihal penertiban tenaga honorer itu. Untuk di lingkungan Pemprov sendiri dirinya mengaku sangat keberatan jika yang dilakukan penertiban hanya tenaga honorer yang bekerja di OPD saja. Untuk itu, dirinya bersama teman-teman yang lain akan melakukan rapat internal untuk menyikapi hal ini.
“Kita tidak setuju kalau ada diskriminasi seperti itu. Pasti akan kita lawan,” tegasnya. (Rey, Anwar/Al)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *