Pilar Banten

Terima Jatah BBM, Staf Setwan Diminta Kembalikan Uang

Terima Jatah BBM, Staf Setwan Diminta Kembalikan Uang

Serang – Jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) pejabat Sekretariat Dewan (Setwan) Banten yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 ternyata juga dinikmati staf Aparatur Sipi Negara (ASN) di lingkungan Setwan. Akibatnya mereka juga diminta atasannya untuk mengembalikannya dalam bentuk uang.

Demikian diakui salah satu staf ASN Setwan yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengaku terpaksa harus mengeluarkan uang lebih dari Rp10 juta sesuai permintaan atasannya untuk mengembalikan BBM yang diterimanya.

Padahal menurutnya, ia tidak tahu menahu soal jatah BBM yang diterimanya. “Saya enggak tahu apa-apa, kang. Tiba-tiba ditagih uang. Katanya buat pengembalian temuan BPK. Ya emang benar saya juga nerima jatah kupon BBM itu. Tapi, tagihannya kenapa bisa sampai segini,” katanya, Jumat (5/7).

Ia mengatakan, permintaan pengembalian uang kelebihan BBM itu terjadi pada pertengahan puasa. “Dua minggu lagi mau lebaran diminta uang pengembalian. Ya mau gimana lagi, saya akhirnya terpaksa menunda mudik ke kampung halaman. Uang yang udah saya siapin buat keluarga, ya harus saya bayarin buat ke sana (tagihan pengembalian BBM),” ujarnya.

Meski saat ini sudah merelakan kebijakan tersebut, namun dia berharap petinggi di lingkungan kerjanya bisa lebih bijak. Sebab, selama ini dia merasa jatah penerimaan kupon BBM di lingkungan DPRD Banten sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

“Kalau ada temuan dan ada pengembalian, harusnya ini jadi tanggung jawab pimpinan. Kita di bawah kan gak tau apa-apa. Dikasih kupon BBM ya kita terima aja. Harusnya masalah ini pimpinan yang nyelesaikan,” katanya.

Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengaku tidak mau berkomentar atas hal tersebut. Dia hanya menyatakan bahwa tagihan itu diberikan bagi pegawai yang memakai BBM dengan melebihi ketentuan.

“No komen lah kalo soal itu. Itu kan melekat pada masing-masing pribadi,” katanya yang memastikan bahwa Sekretariat DPRD Banten sudah melaksanakan rekomendasi BPK terkait kelebihan anggaran penggunaan BBM yang membengkak hingga Rp 405,7 juta.

“Prinsipnya, kita hanya melakukan tugas sesuai aturan yang ada. Jadi, saya kira temuan BPK kemarin itu sudah selesai karena sudah kami bereskan sesuai rekomendasi dari BPK sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani mengatakan, tanggung jawab pengembalian kelebihan BBM seharusnya dibebankan langsung kepada pejabat eselon yang menerima jatah pemberian tersebut. Jika ada pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan yang bukan kewenangannya, maka hal itu bagian dari pelanggaran.

“Karena enggak bisa, (jatah BBM) itu harus sesuai kewenangan. Itu tidak bisa diatur sendiri, enggak boleh. Regulasi tidak seperti itu. Kalau buat eselon III 60 liter, ya dia harus nerimanya segitu. Kalau lebih, itu jelas namanya pelanggaran,” kata Aries.

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), ini pun menyangkan jika ada staf di lingkungan DPRD Banten yang harus menanggung beban pengembalian BBM yang bukan merupakan jatahnya. Sebab menurut dia, jatah BBM sudah diatur sesuai nama-nama pejabat yang tercantum dalam daftar penerima.

“Sebetulnya kalau ada temuan, bukan staf yang bertanggung jawab. Tapi pejabat yang memang dapat jatah BBM itu sendiri. Itu pejabat eselon, karena kan dia terdaftar untuk pemakaian BBM,” ujarnya.(anwar/teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: