Pilar Banten

Tenaga Honorer Pemkot Serang Tak Dapat THR

Tenaga Honorer Pemkot Serang Tak Dapat THR

Serang – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan tidak akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga kerja honorer. Hal tersebut karena tidak ada aturan keharusan Pemkot untuk membayar THR kepada tenaga honorer.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wahyu B Kristiawan mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian Gaji ke 13 atau THR hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Honorer gak ada alokasinya, yang kedua gak ada cantolannya dalam aturan PP 35 sama PP 36 itu (Gaji ke 13) hanya untuk ASN,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (17/5).

Sedangkan, Disampaikan Wahyu, Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang THR atau Gaji ke-13 bagi ASN sudah disusun akan disahkan hari ini Jumat (17/5) setalah mendapat persetujuan Wali Kota.

“Perwalnya rencana hari ini akan kita bisa ditierbitkan setelah ditandatangani oleh Pak Wali Kota,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Serang sudah menyiapkan anggaran dan akan memberikan THR bagi ASN sebelum hari raya, meski, pembahasan PP diperkirakan akan rampung setelah hari raya.

“Kita sih sudah siap, rencananya mulai hari Senin kita sudah ada edaran untuk mulai mengajukan THR itu, jadi kita sesuai jadwal saja,” ucapnya.

Besaran THR yang akan diterima ASN yaitu sebesar penghasilan pada bulan April yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan dan kenaikan gaji sebesar 5 persen.”Kalau gaji ke-13 akan direalisasikan bulan Juni,” ujarnya.

Untuk diketahui, PP nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Serta, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan akan direvisi oleh Menteri Keuangan karena dalam PP tersebut pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD harus dilakukan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai akan berjalan lama.(anwar/teguh)

administrator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: