Pilar Banten
Tagih Janji, Ratusan Kepsek SMK Swasta Bakal Demo Pemprov Banten

Tagih Janji, Ratusan Kepsek SMK Swasta Bakal Demo Pemprov Banten

Serang, – Sebanyak 726 Kepala Sekolah (Kepsek) SMK swasta di Provinsi Banten akan melakukan aksi damai terkait dengan persoalan dana Bosda 2021 yang tidak kunjung dicairkan sampai saat ini.

Ratusan Kepsek itu direncanakan akan melakukan aksi damai di KP3B dengan cara istigosah bersama di Masjid Raya Al-Bantani, Kompleks KP3B, Kota Serang, dan beberapa diantaranya akan melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan.

“Aksi kami bukan menuntut seperti yang dilakukan serikat buruh beberapa bulan terakhir, tapi kami hanya meminta kejelasan terhadap janji yang pernah diucapkan,” kata Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah dan Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten Ahmad Ali Subhan, Rabu (12/1/2022).

Ali menambahkan, pada awal tahun 2020 pihaknya diminta untuk mengajukan proposal bantuan hibah Bosda oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten untuk dimasukkan pada budget anggaran tahun 2021.

Berdasarkan permintaan itu, dirinya bersama ratusan Kepsek SMK lainnya membuat proposal pengajuan serta memenuhi berbagai proses tahapan lainnya yang cukup menguras tenaga, waktu dan pikiran.

Proposal diajukan kepada Disdikbud Provinsi Banten, untuk kemudian mereka yang akan melakukan upload ke aplikasi E-Hibah.

“Dalam prosesnya kemudian muncul besaran dana yang akan kami terima sekitar Rp250.000/siswa, SK pencairan sampai pada pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sampai pada surat permintaan pencairan, itu sudah dibuatkan juga, ” katanya.

Setelah semua persyaratan itu selesai dipenuhi, sampai bulan Oktober 2021 kemarin belum juga kunjung cair. Kala itu pihaknya masih mencoba bersabar dan menunggu sampai akhir tahun 2021.

“Tapi ternyata apa yang kita khawatirkan itu ternyata terbukti, sampai sekarang dana itu belum juga dicairkan,” ucapnya.

Ali mengibaratkan, persoalan ini seperti ketika proses persiapan pernikahan hanya tinggal menunggu akad, namun tiba-tiba dibatalkan secara sepihak.

“Katanya ini kesalahan karena keterlambatan input dokumen ke aplikasi e-hibah,” ucapnya.

Ali memastikan aksi yang akan dilakukannya itu tidak sampai melakukan orasi dan turun ke jalan bersama ratusan Kepsek dan dewan guru lainnya. Tapi pihaknya hanya meminta izin untuk sholat duha berjamaah setelah itu dzikir bersama.

“Mudah-mudahan dengan mengetuk pintu langit, pintu hati para pejabat juga ikut terbuka,” ungkapnya.

Diakui Ali, selama ini perhatian Pemprov Banten terhadap keberadaan sekolah swasta sangat minim sekali, termasuk pada saat pemberian bantuan hibah ini. Sudah mah kecil, dipotong pula.

“Katanya nanti akan disatukan pencairannya dengan hibah 2022. Tapi lagi-lagi kami juga ragu itu bisa dilakukan, karena secara aturan penggunaan APBD itu sepertinya sulit dilakukan,” tuturnya.(loet)

Tinggalkan Balasan