KOTA SERANG, PILARBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Banten. Dalam hal waktu, Provinsi Banten terhitung yang paling pertama menyerahkan LKPD dari 34 Provinsi di Indonesia.
Namun penyerahan LKPD lebih cepat itu bukan berarti apa yang telah dilakukan Pemprov Banten lebih baik dari yang lainnya. Hal itu bisa saja terjadi karena penekanan terhadap Kepala Pimpinan OPD untuk mempercepat pelaporan keuangan.
“Untuk hasilnya nanti kami lakukan audit terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan, kami memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan audit LPKD in, meskipun rentang waktu itu kami anggap masih kurang,” ujar Kepala BPK Banten Agus Khotib seusai penyerahan LKPD Provinsi Banten, Kamis (6/2/2020).
Agus menyampaikan dengan penyerahan lebih cepat ini juga dapat mempercepat proses ke DPRD. DPRD bisa mengetahui silpa dengan segera, untuk selanjutnya bisa melakukan langkah perubahan dengan segera.
“Dengan adanya silpa ini akan menjadi acuan DPRD dalam menyusun APBD Perubahan nanti,”katanya.
Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku penyerahan LKPD lebih awal ini dilakukan dalam rangka langkah maju kami dalam mengelola keuangan di Pemprov Banten. Normalnya penyerahan LKPD itu dilakukan pada bulan Maret, namun Pemprov Banten memajukan di bulan Februari karena kami tidak mau berlama-lama.
“Saya kerahkan setiap kepala dinas agar segera menyerahkan laporan ke BPK. Mudah-mudahan hasil audit BPK ini baik,” katanya.
WH mengaku penyerahan lebih cepat ini tidak semata mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan yang utama adalah meminimalisir praktik korupsi di Banten.Terkait temuan-temuan di 2019, mantan Walikota Tangerang dua periode ini mengaku sudah diselesaikan. Yang menjadi catatan dari BPK juga sudah kita maksimalkan untuk diselesaikan.
“Sudah saya selesaikan semua,” tegasnya. (Rey/Al)
